APBD Kutim TA 2019 Sebesar 2,9 Triliun, Para Dewan Satu Suara Perjuangkan Gaji TK2D.

IMG-20181116-WA0072

 

DISKOMINFO PERSTIK – SANGATTA. Tujuh Fraksi di DPRD Kutim, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Rapat Paripurna ke-38.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Mahyunadi tersebut, dihadiri  sebanyak 30 anggota dewan dan Bupati Ismunandar besrta Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Dalam rapat Paripurna ke 38 ini, fraksi di dewan menyetujui untuk APBD Kutim TA 2019 sebesar Rp. 2,9 Triliun (15/11).
Dari anggaran tersebut, para anggota dewan meminta agar gaji honorer disetarakan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pembayaran insentif pegawai tepat waktu dan tidak berkurang, serta segera melakukan pelunasan hutang kepada pihak ketiga.
Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, meski ada perdebatan dalam penyusunan APBD, namun akhirnya seluruh fraksi satu suara menginginkan adanya kenaikan penghasilan bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) setara dengan UMK.
“Saya paling berkeras gaji TK2D setandar UMK. Karena dzolim namanya jika gaji PNS tinggi-tinggi, namun TK2D yang bersebelahan meja jauh sekali pendapatannya,” tegas Mahyunadi.
Sementara itu, Bupati Kutim Ismunandar, menyambut baik usulan para Dewan. Menurut Bupati, tahun depan akan ada kenaikan namun besarannya disesuaikan dengan masa kerja dan kinerja setiap TK2D.
“Bagi yang telah mengabdi hingga 10 tahun ke atas, akan ada pertimbangan disesuaikan dengan UMK Kutim 2019 sebagai bentuk penghargaan,” ungkapnya
Ismu menambahkan, bahwa nantinya akan ada tim yang menyusun formula tepat dan adil dengan mempertimbangkan masa kerja, kinerja dan juga tingkat pendidikan para TK2D.
“Sekarang ini, masih terjadi ketimpangan distribusi TK2D. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa lebih merata di setiap kecamatan,” imbuhnya.
Menanggapi hutang pihak ketiga, Bupati Kutim Ismunandar, menjelaskan bahwa tahun depan (2019) paling lambat triwulan pertama seluruh hutang sudah lunas.
”Saya sudah instruksikan dan tegaskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera melunasi hutang–hutang tersebut. Kepada Dinas Pekerjaan Umum segera menyusun SPM secepatnya  kemudian diajukan ke BPKAD agar diawal tahun setelah ada kucuran dana dari pusat langsung dilunasi,” tegas Ismunandar.
Pada dasarnya Pemkab Kutim menyambut baik usulan dari keseluruhan fraksi yang ada di DPRD. Semua menekankan agar alokasi penganggaran harus berdasarkan skala prioritas, dengan tetap memegang berprinsip pada efisiensi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ( Tim Kominfo/ R A)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *