Hari Buruh Perserikatan Buruh Bawa Beragam Persoalan Ketenagakerjaan

FB_IMG_1525154290771 (1)

DISKOMINFO PERSTIK -SANGATTA. Dalam memperingati hari buruh Nasional “May Day” yang jatuh pada hari Senin (1/5) ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa damai. Namun sebelumnya para buruh  melakukan aksi (konvoi) dengan menggunakan  sepeda motor mengitari kota Sangatta.
Usai arakan (konvoi) di seputaran Kota Sangatta para demonstran langsung menyambangi kesekretariatan DPRD Kutim. Ketua DPRD Kutim Mahyunadi didampingi Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, Kapolres Kutim, AKBP. Teddy Ristiawan, Komandan Kodim 0909 Sangatta, Letkol Inf. Bahren Kamil Pasha beserta perwakilan beberapa OPD terkait. Dibawah pengamanan personil kepolisian dan Satpol PP Kutim.
Saat bertemu dengan unsur pejabat penting Ketua DPRD dan Wabup Kutim ketua PMMI Kaltim Jasmin menyampaikan aspirasi mewakili ratusan buruh yang berunjuk rasa.
“Masih banyak perusahaan yang membayarkan upah dibawah standar minimum (UMK), bahkan juga tidak difasilitasi kartu kesehatan seperti BPJS hal ini kami data dari perusahaan yang ada di Kaliorang dan Kaubun,” tegas Jasmin dihadapan ketua DPRD dan Wabup.
Tidak hanya itu saja dirinya juga mengungkapkan terkait lembur yang mana menurutnya seharusnya dihitung 12 jam namun pada kenyataannya hanya masuk hitungan lembur 8 jam. “Begitu juga Outsourcing, upah merah ada juga perusahaan kedapatan mendatangkan SDM (pekerja) dari luar daerah, sementara banyak putra daerah yang juga mampu dan siap bekerja selain itu banyak lamaran pekerjaan berasal dari putra daerah atau tenaga lokal yang ditolak,” tegas Jasmin.
Selain itu Ketua PPMI Kutai Timur, Nanang Gufrani turut menambahkan penyampaian aspirasi kepada Mahyunadi dan Kasmidi, dirinya meminta perda  Outsourcing yang sedang direalisasikan, agar dapat dilakukan pengawasan. “Terutama dalam menertibkan perlakuan perda Outsourcing yang menyalahi aturan, Dilarangnya para perwakilan buruh dalam berserikat, terlebih negara kita negara demokrasi yang memang dalam aturan perundang-undangan (AD/RT) diperbolehkan serta bebas menyampaikan pendapat,” pungkasnya.
Dirinya membeberkan bahkan intimidasi “penekanan” terhadap perwakilan buruh yang terlibat dalam berserikat telah terbukti yang mana pihak perusahaan langsung menjatuhkan sanksi PHK.”Salah satunya PT BMJ yang langsung memberikan PHK kepada Ketua PPA PPMI, yang justru memperjuangkan akan nasib buruh di Kutim,”jelas Jasmin.
Mendengar dan menindaklanjuti aspirasi buruh tersebut Wabup Kasimidi langsung angkat suara ” Sejauh ini Pemkab Kutim, terkait Outsourcing, pihak pemerintah menginginkan peraturan jelas, dengan cara rencana pembuatan Perda Outsourcing. Ia meminta PPMI untuk membuat draft, dan selama tidak melanggar aturan, maka akan dihimpun dalam Peraturan Daerah (Perda). Perda akan dikoreksi oleh Pemprov Kaltim,” bebernya. (Tim Kominfo/Aji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *