Penandatanganan MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kanwil DJP Kaltim-Kaltara melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

IMG-20181011-WA0004

 

DISKOMINFO PERSTIK – SANGATTA. Suksesnya pembayaran pajak massal dan tercatat dalam rekor MURI sebagai kado ditengah kesemarakan Yaumul Milad – nya Kabupaten Kutim yang ke – 19 Tahun,  langsung menandatangani kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman Memorandum of Understanding  (MoU).
Yang mana dalam MoU tersebut dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kanwil DJP Kaltim-Kaltara melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang kembali bersama Pemkab Kutim melakukan kerja sama terkait konfirmasi status wajib pajak.
Penandatanganan MoU tersebut langsung ditandatangani dan disepakati oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Musyafa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, Windu Kumoro,  disaksikan Bupati Kutim Ir H Ismunandar MT, Wabup H Kasmidi Bulang ST MM, Kepala Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Samon Jaya.
“MoU tersebut bertujuan agar mempermudah mendeteksi para wajib pajak di Kutim. Terkait bagi badan usaha yang turut melakukan kegiatan bisnis ekspor – impor dari Kutim dan dimuat dalam sistem. Sehingga bila didapati tunggakan dapat langsung termonitor oleh Dirjen Pajak secara langsung,” terang Samon.
Selain itu Samon mengungkapkan tidak hanya mendeteksi tunggakan pajak saja akan tetapi dapat pula sebagai sarana konfirmasi seluruh wajib pajak yang telah teregister di Dirjen Pajak. Begitupula halnya bagi wajib pajak dari Kutim yang mengembangkan usahanya diluar Kutim dapat juga termonitor.”Karena sudah terlampir catatan datanya. Sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang nakal dan mencoba mengelabui dengan mengklaim telah membayar pajak karena terkontrol dan terkoneksi langsung dengan database yang ada pada DJP,” tegas Kepala Kanwil DJP Kaltim Kaltara itu.
Samon mengutarakan adapun keuntungan pembayaran pajak, seperti pajak penghasilan atas karyawan dapat masuk ke kas daerah dimana perusahaan tersebut melakukan  transaksi kewajiban membayar pajak, dengan kisaran sebesar 20 persen.” Diharapkan dalam hal ini pemerintah daerah dapat terus mengimbau perusahaan Operasional nya di Kutim, agar pajak para karyawannya dapat langsung dibayarkan  di Kutim, bukan di pusat maupun kota lainnya. Karena jika membayar dipusat (Jakarta) otomatis masuk ke kas DKI, ” urainya.
Atas kerja sama diatas Bupati  Ismunandar sangat menyambut positif. “Artinya dengan adanya sistem deteksi tersebut berbagai transaksi  pembayaran pajak dapat terawasi secara update,” tutupnya. (Tim kominfo/aji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *