Penyuluhan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

IMG-20180729-WA0035

 

DISKOMINFO PERSTIK – SANGATTA. Puluhan masyarakat Kutai Timur (Kutim) mengikuti Penyuluhan Hukum Terpadu Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Sangata Utara, Kamis, 26 Juli 2018.
Penyuluhan bantuan hukum tersebut terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutim dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur serta Kejaksaan Negeri Sangatt dipadati oleh warga.
Disaat yang bersamaan, Camat Sangatta Utara, M Basuni yang hadir dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa sadar hukum dan menjadi motor penggerak di lingkungannya masing masing.
“Khususnya kita yang hadir dalam penyuluhan ini agar dapat menjadi motor penggerak tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Semoga ke depan Sangata Utara bisa dijadikan proyek sadar hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Kutim, Waluyo Hermawan dalam sambutannya mengungkapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah berkenan hadir dalam acara. Ia berharap sosialisasi hukum terpadu tentang pelayanan bantuan hukum pada masyarakat kurang mampu dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat.
Kegiatan penyuluhan hukum terpadu tentang pelayanan bantuan hukum pada masyarakat kurang mampu itu juga dirangkai dengan tanya jawab bagi peserta seputar materi yang dibawakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kaltim, Santun M Siregar dan Kasi Perdata dan Tata usaha Negara Kejari Sangata, Mohammad Iqbal SH. MH.
Pada sosialisasi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kaltim, memuat materi tentang perkara bantuan hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik ligitimasi maupun non litigasi, serta dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukumnya dibebankan pada APBN melalui hibah atau sumbangan yang sah.
Selain itu, hibah atau sumbangan yang sah untuk anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dapat dianggarkarkan melalui Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) dengan tata cara mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin.
Sedangkan pada sosalisasi Kasi Perdata dan Tata usaha Negara Kejari Sangata, memuat seputar materi tentang tindak pidana perdagangan manusia(traffiking) yang mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan, mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya. Traffiking digambarkan sebagai ekploetasi, terutama tenaga kerja dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan dan ekploitasi seksual.
Disamping itu, materi tentang perkara pidana pencucian uang, yakni proses mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak dari sumber yang sah juga dibahas dalam sosialisasi itu bersamaan dengan materi kriminalisasi tindak pencucian uang yang meliputu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengjibahlan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang surat berharga atau perbuatan lainnya. (Tim Kominfo/R A)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *