Sidak Pasca Libur Panjang, Pegawai Tambah Libur Sanksi Tegas Menanti

IMG_20180621_101452

Foto Tim Sidak Saat Melakukan Kroscek Kehadiran Di Diskominfo Perstik

DISKOMINFO PERSTIK – SANGATTA. Aparatur sipil negara (ASN) di Kutai Timur diperingatkan secara keras untuk tidak menambah “tanggal merah” secara pribadi. Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, libur atau cuti bersama bagi ASN di lingkup Pemkab Kutim sudah diatur oleh negara. Jadi jangan ada pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang memperbanyak waktu libur di luar aturan. Karena sesuai surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, Nomor B/8/M.SM.00.01/2018, tertanggal 7 Juni 2018. Bahwa cuti bersama Lebaran ASN dan pegawai sampai 20 Juni 2018. Artinya, lanjut Ismu, seluruh PNS dan TK2D wajib kembali bekerja seperti biasa pada Kamis (21/6).
“Sekarang sudah ada acuan berdasarkan SE dari Menpan-RB tersebut. Maka harus mengacu pada aturan itu,” tegas  Bupati Kutim Ismunandar.
Jika hal itu diabaikan,  bakal ada penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. “Seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah)  saya harap benar-benar memonitor langsung bawahannya saat sudah masuk kerja nanti. Selanjutnya melaporkan (hasil) sesuai jenjang yang ada,” pinta orang nomor satu di Kutim itu.
Kepala OPD dilarang memberikan cuti tahunan sebelum maupun setelah Lebaran. Yakni, supaya mengatur jam kerja ASN yang memberikan pelayanan penuh bertepatan dengan cuti bersama. Terutama layanan kesehatan seperti rumah sakit, dan lain sejenisnya, tanpa mengurangi hak cuti pegawai.
Setelah cuti berakhir, seluruh pegawai wajib bekerja seperti semula dan Kepala OPD wajib melakukan pemantauan kedisplinan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kutim,  Kasmidi Bulang mengancam semua pegawai yang nekat menambah masa libur lebaran idulfitri. Jika nekat,  siap-siap mendapatkan sanksi berat.  Tanpa ampun.
“Saya (Wabup) dan Sekda yang akan melakukan sidak. Kami akan sidak di OPD masing-masing. Tak datang,  akan kami coret namanya.  Akan dipanggil. Sanksi langsung diberikan. Baik PNS maupun TK2D,” tegas Wabup Kasmidi.
Lebih lanjut Kasmidi mengatakan,  Pemkab Kutim berkomitmen melakukan  sidak di OPD-OPD pasca libur panjang untuk melihat tingkat kedisiplinan ASN di ruang lingkup Pemkab Kutim.
“Kami putuskan untuk tetap sidak. Cara ini lebih efektif untuk menekan angka pegawai yang bolos.  Apalagi sanksi akan diberlakukan,” katanya.
Untuk itu hari ini (21/6), Wakil Bupati beserta tim sidak turun kelapangan untuk mengecek satu persatu tingkat kehadiran ASN dan TK2D di tiap-tiap OPD yang ada. (Tim Kominfo/RZKY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *