Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Asisten Admum Sudirman Latief: Pemda Harus Perhatikan Laju Harga Jelang Hari-Hari Besar
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 secara Virtual di ruang Rapat Diskominfo, Senin (20/1/2025) yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum (Admum) Sudirman Latif yang turut didampingi beberapa perwakilan perangkat daerah lainnya.
Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut untuk mewujudkan delapan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), maka Pemerintah Pusat akan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat Indonesia.
“Untuk itu diimbau kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota agar melaksanakan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG dan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah,” jelas Tito.
Ia juga mengimbau agar Kepala Daerah bisa mengadvokasi dan mensosilialisasikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait, serta melakukan koordinasi bersama Forkopimda untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan PKG secara berjenjang.
“Selain itu, melakukan koordinasi dan memberikan dukungan pelaksanaan PKG di sekolah keagamaan, bersama Kepala Kanwil Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; mengantisipasi dukungan pelaksanaan PKG melalui APBD; serta melaporkan hasil pelaksanaan PKG kepada Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.
Usai Rakor, Sudirman Latif menyampaikan bahwa salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah harus memperhatikan laju harga menjelang hari-hari besar guna mencegah terjadinya inflasi di Kutai Timur.
“Pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi harga kebutuhan pokok agar tetap stabil, terutama menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya yang kerap memicu lonjakan harga. Langkah antisipatif ini penting agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Sudirman Latif saat ditemui usai Rakor itu.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan stabilitas harga barang dan jasa, khususnya bahan pokok, agar tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat.
Sudirman Latif menambahkan usai rapat akan berkoordinasi dengan Disperindag terhadap distributor dan pengecer yang menjual minyak goreng di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Saat ini, harga minyak goreng di beberapa titik di Kutai Timur tercatat mencapai Rp18.000 per liter, padahal seharusnya berada di kisaran Rp15.700 sesuai aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Kenaikan harga yang tidak wajar ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Selanjutnya terkait pelaksanaan capaian keberhasilan PKG di Kutai Timur, dalam hal ini, Pemkab Kutai Timur telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan pelaksanaan PKG berjalan optimal.
Lebih jauh Sudirman Latif, mengungkapkan bahwa sebelum kegiatan PKG dilaksanakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah lebih dulu melakukan audit kinerja terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutai Timur. Hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar dalam mengambil langkah perbaikan di sektor pelayanan kesehatan.
Penulis : Wiryadi
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.