Pastikan Jaringan Telekomunikasi Berjalan dengabn Baik, Pjs Bupati Kutim AHK Kunjungi Diskominfo Kutim dan Zoom Bersama Para Camat
SANGATTA – Dalam era digital yang terus berkembang, konektivitas menjadi kunci utama bagi perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Termasuk dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terutama pada proses perhitungan suara. Untuk, itu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim diharapkan dapat memastikan jaringan telekomunikasi berfungsi dengan baik di seluruh Kecamatan.
Selasa (08/10/2024) siang, Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK) melakukan kunjungan ke Diskominfo Staper Kutim, guna memastikan konektivitas jaringan telekomunikasi yang ada di kecamatan-kecamatan di Kutim berjalan dengan baik. Untuk memastikan hal itu, ia berinteraksi langsung dengan para Camat melalui Via Zoom di Ruang Rapat, Diskominfo Staper Kutim.
Dalam kesempatan ini, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H Siburian didampingi Sekretarisnya Rasyid, menyambut dengan hangat, kehadiran Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma. Turut hadir pula, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Lisa Komentin, Sekretaris DPMDes Abdul Muluk, Camat Sangatta Utara Hasdiah, Camat Sengatta Selatan Abbas serta Camat lainnya (melalui Via Zoom).
Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma menyebut, kehadirannya untuk silaturahmi dan memastikan langsung konektivitas jaringan telekomunikasi, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada yang bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang.
“Ini saya melakukan tes ombak. Alhamdulilah Diskominfo sudah melaksanakannya dan sudah dites baik semuanya baik tinggal kita melakukan Langkah-langkah saja supaya tidak ada blankspot. Terutama pada saat perhitungan suara ini sangat vital. Alhamdulillah, para Camat bisa diskusi dengan baik tadi, nanti tinggal pertemuan offline saja nanti dengan mereka (Camat),” jelas AHK, ditemui usai kegiatan itu.
Lebih lanjut, ia menekankan akan penting netralitas ASN selama Pilkada. Sebab, apabila ada pelanggaran, akan langsung dilaporkan oleh Bawaslu ke BKN (Badan Kepegawaian Neagra).
“Ihwal dari itu semua, yang terpenting adalah netralitas. Karena kalau ada laporan itu Bawaslu laporannya langsung ke BKN. Jadi kita ada hak jawab, BKN yang langsung menentukan kita akan kena sanksi apa, makannya sangat rawan sekali bagi kita di pemerintahan,” tegas AHK.
“Yang tidak kalah penting juga adalah pendistribusian kotak suara nantinya. Jadi kita akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti penyelenggara KPU, Bawaslu dan keamanan (TNI/POLRI). Sehingga semua proses Pilkada di Kutim bisa berjalan dengan baik. Kita doakan semua berjalan lancar dan kita semua sehat,” tutup AHK.
Penulis : Wak Hedir
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.