Pemkab Kutim Apresiasi Tanggapan dari seluruh Fraksi DPRD Kutim yang menekankan pada Penyerapan Anggaran
SANGATTA - Jumat (20/9/2024) pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sidang Paripurna ke 5 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dengan agenda yang berlangsung di Ruang sidang Utama, kantor DPRD Kawsan Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta.
Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Kutim, Sayid Anjas serta dihadiri oleh 23 Anggota legislatif, Forkoimda, Kepala Perangkat Daerah (PD) serta undangan lainya tersebut. Mengagendakan Penyampaian Tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi fraksi dalam DPRD terhadap nota penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Sudirman Latief, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir.
Mengawali pandangannya, Pemerintah daerah mengapresiasi tanggapan dari seluruh fraksi DPRD Kutai Timur menekankan pada penyerapan anggaran Pemkab Kutim yang masih rendah pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, yaitu 20,25 persen.
“Pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan proyeksi penyerapan dapat maksimal pada sisa Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan bahwa dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat penambahan alokasi anggaran untuk program Tahun Jamak (multiyears contract). Selain itu, terkait dengan catatan hutang tahun-tahun sebelumnya, pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan berbagai kewajiban berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
“Kami akan memastikan kewajiban pembayaran hutang juga memperhatikan aspek-aspek akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Sehingga pemerintah akan melakukan pembayaran sepanjang mekanisme penganggaran dan pembayaran terhadap utang tersebut telah terpenuhi,” bebernya
Berkaitan dengan tanggapan atas pandangan umum pada setiap fraksi di DPRD, Sudirman Latief yang juga menjabat sebagai Plt Inspektur Inspektorat Kutim ini menyebut, pemerintah mengapresiasi masukan dari fraksi Keadilan Sejahtera. Pemerintah fokus pada pembangunan yang menjadi skala prioritas khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kami tetap berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi fokus pemerintah. Dan kami terus berupaya memaksimalkan agar semua program dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” ucapnya.
Apresiasi juga diberikan kepada Fraksi Golongan Karya yang meminta agar pemerintah terus memaksimalkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan. Termasuk meminta agar meningkatkan kinerja ASN di lingkungan pemerintahan.
“Pemerintah menyampaikan terimakasih atas respon positif yang diberikan Fraksi Nasdem terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024. Kami berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya agar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat,” bebernya.
Tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi Demokrat. Sedangkan untuk menanggapi pandangan dari fraksi Demokrat, pihaknya sepakat bahwa peningkatan PAD pada dasarnya tidak berdampak kurang baik kepada masyarakat dengan membebani rakyat kecil atas pajak atau retribusi yang memberatkan. Merespon hal tersebut, Pemerintah mendukung program penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan termasuk terhadap ancaman dampak perubahan iklim yang sudah mulai terasa di Kabupaten yang sebentar lagi akan berusia ke 25 tahun tersebut.
“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Persatuan Pembangunan yang telah menerima penjelasan dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024. Beberapa masukkan akan kami garis bawahi dan tindaklanjuti dengan baik termasuk pencapaian indikator tambahan guna mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah,” ucap Sudirman biasa ia di sapa.
Berkaitang dengan pandangan yang di sampaikan oleh oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, dirinya menyebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah termasuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, inklusif dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami juga mengapresiasi atas pandangan Fraksi Persatuan Indonesia Raya, Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar proyeksi penyerapan dapat maksimal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan agar kiranya bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya.
Penulis : Tejho
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.