Detail Berita

SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemerintah Kabupaten Kutim melakukan penandatanganan program pembentukan daerah (Propemperda) tahun 2024. Penandatangan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kabupaten Kutim, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar, Wakil Ketua II Arfan, serta dihadiri 27 Anggota DPRD Kutim, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Pusat perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (30/11/2023). 

Hadir dari Pemkab Kutim Bupati Ardiansyah Sulaiman, beserta jajaran pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemkab kutim, kepala perangkat daerah, unsur Forum Koordiansi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya. 

Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu selama 1 tahun. 

Lebih lanjut Joni menjelaskan, Propemperda merupakan produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kutai Timur. Hasil kajian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama pemerintah telah melaksanakan tahapan perrncanaan, penyusunan dan pembahasan. 

Adapun hasilnya diantaranya Pemkab Kutim mengusulkan 21 rancangan perda tahun 2024 dan perda inisitaif DPRD Kutai Timur mengusulkan 11 rancangan perda tahun 2024

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPRD Kutai Timur, Juliansyah menyampaikan 21 usulan rancangan perda tahun 2024 oleh Pemkab Kutim diantaranya:

1. Pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2023

2. Perubahan APBD Kutim tahun anggaran 2024

3. APBD Kutim tahun anggaran 2025

4. Penyelenggaraan transportasi

5. Kabupaten layak anak

6. Perubahan perda nompr 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan

7. Perubahan perda nomor 2 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahaan penanaman modal

8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah

9. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

10. Perubahan perda nomor 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah Kutim 2015/2035

11. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh

12. Izin usaha perkebunan di Kutim

13. Penyertaan modal di Bank Kaltimtara

14. Penyertaan modal di BPR

15. Pembangunan perkebunan berkelanjutan Kutim

16. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah

17. Penetapan garis sempadan sungai

18. Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan

19. Jasa konstruksi

20. Lahan pertanian pangan berkelanjutan

21. Ketertiban umum.

"Dan memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan penyusunan perda inisiatif DPRD Kutim yang ditetapkan dalam program perda tahun 2024 sebanyak 11 Raperda,” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk Raperda inisitif DPRD Kutai Timur tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan gender

2. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

3. Perlindungan petani plasma sawit

4. Tata niaga dan pembatasan angkutan buah sawit

5. Fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren

6. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

7. Pemeliharaan dan penertiban hewan peliharaan

8. Penyelenggaran keolahragaan

9. Pengelolaan pelabuhaan umum

10. Rehab rumah tidak layak huni

11. Kepemudaan.

Untuk diketahui, setelah dibacakan hasil rapat Propemperda maka, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dengan Ketua DPRD Kutim, Joni yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar dan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan menandatangi nota kesepakatan hasil rappat Propemperda Kutim tahun 2024

Penulis : Wak Hedir

#Footnote

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km²  atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.  Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.