SANGATTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur melakukan audiensi bersama Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman di Ruang Kerja Bupati Kutim, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas Bangga Kencana, evaluasi serapan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan audiensi dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan capaian program Bangga Kencana yang selama ini telah berjalan di Kutim, namun dinilai masih memerlukan percepatan agar hasilnya lebih optimal.
"Tujuan kami tentu ingin mengakselerasi program-program Bangga Kencana, terutama program prioritas seperti Genting, Tamasya, dan Sidaya. Program-program ini sebenarnya sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal," ujarnya usai audiensi.
Selain membahas pelaksanaan program, BKKBN juga menyoroti rendahnya serapan Dana BOKB di Kabupaten Kutim. Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi penyerapan anggaran tersebut baru mencapai sekitar 20 persen, sementara syarat pencairan penyaluran tahap kedua mensyaratkan minimal 30 persen dari total anggaran telah terserap.
Menurut Sunarto, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di daerah.
"Kami berdiskusi dengan Pak Bupati mengenai hambatan-hambatan yang menyebabkan serapan anggaran masih berada di angka 20 persen. Dari hasil diskusi, kami sudah menemukan beberapa langkah percepatan sehingga diharapkan target penyerapan dapat segera tercapai," jelasnya.
Dalam audiensi itu, BKKBN juga mengadvokasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 153 tentang Garis Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sunarto mengungkapkan, hingga saat ini Kabupaten Kutim masih belum memiliki dokumen PJPK. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun dokumen tersebut sebagai dasar pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
"Pak Bupati merespons sangat baik. BAPPEDA berkomitmen memasukkan anggaran awal penyusunan PJPK pada APBD Perubahan Tahun 2026. Selanjutnya pada tahun 2027 diharapkan penyusunan GDPK, PJPK beserta rencana aksinya dapat diselesaikan secara menyeluruh," katanya.
Ia optimistis komitmen tersebut akan memperkuat arah pembangunan kependudukan di Kutim sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Sunarto juga meluruskan anggapan bahwa sejumlah program Bangga Kencana belum berjalan. Menurutnya, seluruh program prioritas telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun capaian yang diperoleh masih belum menggembirakan jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur.
"Programnya bukan belum berjalan, tetapi hasilnya belum maksimal. Secara umum semua sudah berjalan, hanya saja capaian Kutim masih berada di bawah beberapa daerah lain. Karena itu kami datang untuk melakukan advokasi dan akselerasi agar hasilnya dapat meningkat," tegasnya.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutim diharapkan percepatan pelaksanaan program Bangga Kencana dapat berjalan lebih efektif.
Selain meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pembangunan kependudukan yang terencana dan berkelanjutan demi mewujudkan sumber daya manusia Kutim yang lebih berkualitas.
Sumber : Prokutaitimur
