Detail Berita

SANGATTA - Selasa sore (04/9/2023) Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menghadiri Rapat Paripurna ke 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) tentang pemandangan umum  Fraksi-Fraksi terhadap nota pengantar Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. 

Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi  Wakil Ketua 1 Asti  Mazar serta diikuti oleh 26 Anggota DPRD, unsur Forkopimda serta undangan lainnya, di Ruang Sidang Utama, DPRD Kutim

Pemandangan pertama disampaikan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Abdi Firdaus. Fraksi Demokrat meminta pemerintah fokus menggunakan anggaran dan segera merealisasikan berbagai program prioritas yang sudah ditetapkan dengan menyasar kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Dengan adanya kenaikan anggaran saat ini, kami berharap berbanding lurus dengan kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD), " ujarnya. 

Sementara itu,  Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang diwakili oleh Yan, mengingatkan pemerintah agar lebih jeli dalam pengalokasian anggaran, melalui optimal program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar. 

"Serta terciptanya daya serap  dan melakukan percepatan pelaksanaan realisasi belanja infrastruktur daerah," ujarnya.

Kemudian itu, Ubaldus Badu yang merupakan anggota Fraksi Nasional Demokrat mempertanyakan keseriusan langkah-langkah pemerintah, dalam upaya mengalokasikan anggaran yang menurutnya cukup besar. 

"Langkah strategis apa yang akan dilakukan agar sesuai dengan proyeksi perubahan, dan apabila ada keterlambatan  bagaimana mengantisipasinya," tanya Ubaldus Bado mewakili fraksinya. 

Dalam pemandanganya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan oleh Ahmad Gazali menekankan, agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengalokasikan maupun mendistribusikan anggaran ke skala prioritas yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan Yuli Sapan mengingatkan pemerintah diakhir tahun 2022 lalu masih ada kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga namun belum terbayarkan. Untuk itu, pihaknya berharap di pembahasan anggaran perubahan tahun 2023 ini, TPAD dan Banggar DPRD mengalokasikan pembayaran melalui Perangkat Daerah terkait. 

Selanjutnya, Basti Sanggalani yang maju menyampaikan pemandangan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan pesan khusus kepada seluruh jajaran di Pemkab Kutim, agar memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. 

" Apalagi sekarang sudah masuk era digitalisasi yang memacu pemerintah agar bisa memberikan layanan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat," tandasnya.

Sementara, Fraksi Golongan Karya (Golkar) meminta agar seluruh PD secepat mungkin merealisasikan program kegiatan anggaran murni tahun 2023. Hal itu perlu dilakukan mengingat, hingga memasuki pertengahan tahun, penyerapan anggaran masih sangat rendah. 

"Kami juga tidak pernah bosan mengingatkan Bupati untuk menginstruksikan kepada setiap PD terutama Dinas PUPR, Dinas Perkumpulan dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan agar secepatnya melaksanakan kegiatan. Salah satu tujuannya, untuk mendorong roda perekonomian masyarakat, " ucap perempuan berhijab ini.

Penulis : Tehjo

Editor : Wak Hedir 

#Footnote

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km²  atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.  Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.