Detail Berita

Kegiatan yang mengusung tema “Raih Eliminasi AIDS 2030 Melalui Kerjasama Antar Pemengku Kepentingan” tersebut, guna membahas isu-isu yang berkembang dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV) dan juga bertukar pengalaman di antara perusahaan swasta, masyarakat dan pemerintah. 

Dalam sambutan tertulis Ketua KPAD Kutim yang dibacakan oleh Asisten Pemkesra Poniso mengatakan, dalam lima tahun terakhir, Standar Pelayanan Minimum (SPM) terhadap HIV/AIDS, khususnya dalam pemeriksaan HIV melalui Konseling dan Test secara Sukarela (KTS), sasaran estimasi jumlah pengidap HIV setiap tahun  selalu naik. 

“Bahkan, saat pandemi sekalipun. Estimasi tersebut berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah 9331, 17942, 17800, 17742 dan 18200 kasus,” ungkapnya. 

Namun sasaran tersebut selalu dicapai di atas 70 persen, sambungnya. Bahkan tahun 2022 mencapai 98 persen. Penurunan terjadi hanya di tahun 2020 ketika berlaku pembatasan PPKM. Berdasarkan data capaian testing HIV Per Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, menempatkan Kutim sebagai peraih capaian tertinggi yaitu 152 persen, disusul oleh Balikpapan 105 persen, PPU, 102 persen, Bontang 101 persen dan Kukar 87 persen. 

“Tentu saja capaian SPM di atas membanggakan kita semua. Karena itu berkat partisipasi warga masyarakat Kutai Timur, khususnya partisipasi perusahaan-perusahaan dan BUMN di wilayah ini yang telah mengerahkan staf dan karyawannya untuk menjalani pemeriksaan mobile VCT di tempat perusahaan masing-masing,” ujarnya.

Lebih jauh ia menambahkan, upaya pencegahan HIV maupun pencegahan AIDS tidak boleh berhenti, karena tidak ada hari tanpa temuan kasus baru HIV. Data dari Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA) berturut turut dalam lima tahun terakhir, temuan kasus tahun 2018 (71 kasus), 2019 (126 kasus), 2020 (58 kasus), 2021 (124 kasus) dan 2022 (122 kasus).  Dari data di atas, maka jumlah kumulatif temuan kasus HIV sejak 2006 adalah 914 kasus.  

Selanjutnya, untuk memperkuat komitmen bahwa Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS, saat ini Komisi Penanggulangan Kutim sedang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penangulangan HIV-AIDS (P2HIV) untuk disahkan menjadi Perda P2HIV di Kutim.

“Pesan saya kepada saudara-saudara yang mewakili perusahaan masing-masing terutama yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) P2HIV dengan KPAD Kutim, untuk lebih giat lagi melaksanakan amanat MOU, terutama dalam sosialisasi informasi tentang HIV/AIDS dan mobile VCT terhadap karyawannya. Bagi yang belum menandatangani MOU, segeralah berpartisipasi untuk bergabung dengan mereka yang sudah MOU,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Forum Diskusi HIV dan AIDS 2023 dari PT KPC Untung Suhartanto yang juga sebagai Manager OSHS mengatakan, Forum diskusi tersebut merupakan agenda rutin di setiap tahun. Namun karena terkendala pandemi covid-19 dan hal-hal lainnya, maka Forum baru akan dilaksanakan awal tahun 2023 ini.

“Dengan adanya forum diskusi ini diharapkan semua kepentingan dapat memahami partisipasi pihak swasta (dan pihak lainnya) dalam peningkatan kepedulian terhadap program P2HIV baik untuk internal maupun eksternal perusahaan, sehingga target Zero AIDS tahun 2030 bisa tercapai,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim, BPJS Kesehatan Kutim dan dari PT KPC.

Penulis : Daus 

Editor : Joni