SANGATTA — Upaya percepatan penurunan stunting di Kutai Timur tidak hanya bergantung pada intervensi medis. Di balik itu, ada kerja senyap namun krusial dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang menjadi ujung tombak perubahan perilaku masyarakat, bahkan hingga mengetuk pintu rumah warga satu per satu.
Hal ini mengemuka dalam podcast “Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting” yang digelar di ruang Podcast Bangga Kencana, Kantor DPPKB Kutai Timur, Senin (6/4/2026).
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, menegaskan stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. “Ini adalah gagal tumbuh yang berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, hingga kesehatan jangka panjang. Karena itu menjadi isu nasional yang harus ditangani serius,” ujarnya.
Menurut Ani, peran DPPKB, khususnya bidang K3, lebih menitikberatkan pada aspek pengasuhan dan pencegahan melalui pemberdayaan keluarga. Di sinilah TPK memainkan peran strategis, mulai dari edukasi hingga pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting.
Ani menambahkan, untuk menjaga kualitas TPK, pihaknya rutin menggelar pelatihan, bimbingan teknis, serta menyediakan sarana pendukung. “Mereka bekerja secara sukarela, sehingga dukungan kapasitas dan fasilitas menjadi penting,” ujarnya.
Sementara itu, JFT KKB DPPKB Kutim, Sulawati, menggambarkan kerja nyata TPK di lapangan yang jauh dari kata mudah. TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB, harus menjalankan tugas berat dengan sistem door to door.
“Mereka mendatangi rumah-rumah, memberikan edukasi, melakukan pemantauan, hingga memfasilitasi bantuan sosial dan rujukan layanan kesehatan,” jelasnya.
TPK menyasar empat kelompok utama yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta balita usia 0-59 bulan. Pendampingan ini menjadi kunci dalam memastikan intervensi dilakukan sejak dini, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan masa depan anak.
Namun, tantangan di lapangan tidak kecil. Rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Tidak sedikit warga yang menolak kunjungan atau enggan datang ke posyandu.
“Masyarakat kadang menganggap posyandu tidak penting. Di sinilah TPK harus kreatif, bahkan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk meyakinkan warga,” kata Sulawati.
Strategi pendekatan persuasif hingga inovasi layanan dilakukan, termasuk menghadirkan suasana posyandu yang lebih menarik dengan fasilitas bermain anak dan edukasi interaktif bagi orang tua.
Di sisi lain, keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Keterbukaan menerima edukasi serta keaktifan mengikuti layanan seperti posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menjadi faktor penentu.
“Jangan anggap kader sebagai tamu. Mereka datang untuk membantu. Bukalah pintu dan manfaatkan layanan yang ada,” pesan Sulawati.
Melalui sinergi antara TPK, pemerintah, dan masyarakat, Kutai Timur optimistis mampu menekan angka stunting. Upaya ini bukan hanya soal hari ini, tetapi investasi menuju generasi emas Indonesia 2045.(*)
Percepat Penurunan Stunting, DPPKB Kutim Optimalkan Peran Tim Pendamping Keluarga
