Di Rakor Forkopimda dan Forkopimcam Pjs Bupati AHK: Kerawanan di Kutim Telah Dipetakan dengan Baik
SANGATTA - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tinggal menghitung hari. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Pemerintah Kabupaten Kutim bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan persiapan, agar Pemilukada dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada 27 November 2024 mendatang berjalan dengan lancar dan kondusifitas tetap terjaga.
Terkini, Pemkab Kutim melalui Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan unsur Forkopimda serta Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se Kutim, yang dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma (AHK) di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (30/10/2024).
Rakor yang mengusung tema "Konsolidasi Forkopimdan dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2024" dipimpin oleh langsung Pjs Agus Hari Kesuma, yang diikuti berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek dan Danramil se Kutim serta Badan Intelijen Nasional (BIN).
Di tempat itu, Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menekankan, penting peran semua pihak dalam menciptkan suasana kondusif menjelang Pilkada.
"Tingkat kerawanan di Kutim ini, sebenarnya rawan sedang, akan tetapi tentunya ada potensi-potensi lain yang akan bicarakan. Karawanan yang ringan itu, misalnya distribusi surat suara, kemudian penyelannggara yang menyimpang dari topuksinya. Ketiga, ada gejolak lain kampanye, baik di kecamatan maupun di kota. Akan tetapi semuanya ini sudah kita petakan," ucap AHK.
Lebih lanjut AHK mengatakan, bahwa potensi kerawanan telah dipetakan dengan baik, seperti distribusi logistik, peran penyelenggara dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menajdi perhatian utama, dirinya sebagai Pjs Bupati Kutim saat ini. Dalam kesempatan itu, AHK pun menegaskan, ASN harus netral begitu pula dengan TNI/POLRI.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kutim Jimmi mengingatkan meski legislator akan mendukung pasangan calon sesuai intruksi partai politik, namun netralitas sebagai pejabat harus tetap diutamkan.
"Meski netralitas sering menjadi tantangan, khususnya di Kutim, kami memiliki kewajiban untuk menjamin Pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi Kutim sebagai salah satu kabupaten penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelasnya.
Sementara itu , Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan melaporkan kesiapan aparat keamanan. Sebanyak 414 personel Polres akan dilibatkan dengan dukungan tambahan 100 personel dari Polda dan 100 lainnya dari Brimob dan Samapta. Total ada 429.640 warga dengan jumlah 297.994 daftar pemilih tetap yang akan mengikuti Pilkada. Dengan titik rawan 500 lokasi. Setiap dua personel akan ditetapkan di tiap TPS untuk kawasan rawan, guna menjaga stabilitas di lapangan.
"Kami mendorong masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi terkait Pilkada. Jangan sampai berita berita hoaks memicu konflik, apalagi sampai berujung benturan fisik," ucapnya.
Berikut, Lanal Sangatta turut memaparkan kesiapan logistik melalui jalur laut yang mencakup 7 Pos AL. Persiapan distribusi logistik dari Tangjung Mangkalihat yang memerlukan 13-15 jam perjalanan darat diantisipasi dengan perencanaan matang, distribusi laut memperhitungkan pasang surut air laut guna memastikan logistik Pilkada sampai tepat waktu dan lokasi.
Dari Kodim 0909/KTM menyampaikan salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah kedewasaan masyarakat dalam partisipasi politik. Meskipun pelaksanaan pilkada sebelumnya berjalan kondusif, rwndahnya partisipasi pemilih perlu diperhatikan. Edukasi politik yang baik dan benar harus diberikan secara luas.
Penulis : Wak Hedir
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.