Dinsos Kutim Launching SIP MAS, Pjs Bupati Agus Hari Kesuma Harap Jadi Solusi Terkait Persoalan Kesejahteraan Sosial
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (pemkab Kutim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) melaunching Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (SIP MAS), aplikasi yang memuat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini dilaunching oleh Penjabat Sementara (PJs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma di Aula Teras Belad, Sangatta Selatan, Senin (14/11/2024). Acara tersebut juga dirangkai dengan Diklat bagi Tagana yang direkrut baru dari beberapa kecamatan di Kutim, yakni ada sekitar 50 pesert
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito menjelaskan Aplikasi SIP MAS adalah merupakan wujud dari inovasi kami dalam melakukan Diklat kepemimpinan tingkat dua di BPSDM Provinsi Kaltim dan latar belakang timbulnya inovasi ini adalah yang pertama UUD nomor 14/2008 pasal 17 yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang bersifat individu dan rahasia milik Kementerian Sosial RI. Sehingga data DTKS tidak bisa diberikan ke sembarang OPD karena user dari aplikasi hanya diberikan kepada orang atau operator dan organisasi tertentu.
"Kedua, Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2022 yaitu tentang Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrim (P3KE), yang mana ditargetkan oleh Presiden RI P3KE berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sehingga dengan dua dasar tersebut, saya berinovasi untuk membuat Aplikasi SIP MAS," jelas Ernata.
Lebih ia menjelaskan, bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi milik daerah yang sifatnya untuk konsumsi daerah. Dalam aplikasi SIP MAS ada empat (4) fitur. Fitur pertama memuat data DTKS (data milik Kementerian Sosial RI) yang diimput ke dalam SIP MAS. Kedua data P3KE bekerjasama dengan BAPPEDA dan sudah dilakukan validasi dan verifikasi ke lapangan langsung tentang data tersebut. Dan hasil dari verifikasi itu, yang dimasukan ke SIP MAS.
"Kalau melihat hasil verifikasi dan validasi kami, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kutim sangat menurun, karena kami ke lapangan sekarang sudah selesai 50 persen desa-desa yang sudah melakukan Musdes.Ternyata rata-rata dalam desa yang tadi ada jumlah 1000 lebih miskin ekstrim, setelah kita validasi ada yang mencapai nol atau tidak ada yang miskin. Ada juga yang tinggal sisa 100 dan ada yang tinggal 50 dari data miskin ekstrim sejumlah 5000 lebih. Sekarang dengan terselesaikan 50 persen desa yang sudah Musdes itu, masih tinggal sekitar 2000an. Insya allah kalau sudah selesai Musdes, maka akan kelihatan nanti jumlah miskin ekstrim di Kutim," terang Ernata.
Lebih lanjut disampaikannya, bahwa data yang sudah diverifikasi dan validasi tersebut yang dimasukan ke Aplikasi SIP MAS, yang akan menjadi acuan bersama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur untuk mengintervensi kegiatan-kegiatan pemberian bantuan, agar supaya orang miskin di Kutim segera tuntas.
" Selain itu, dalam SIP MAS juga ada fitur 26 PMKS jadi kita mempunyai penanganan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial. Dengan adanya acuan tersebut seluruh PMKS akan kita perhatikan dan akan selalu kita konsentrasikan untuk penganggaran dalam setiap tahunnya," ujarnya,
Sementara untuk fitur yang keempat, yaitu data pemerintah daerah (Pemda) adalah untuk mengantisipasi gejolak yang ada di masyakat. Karena kalau dilihat DTKS yang ada di Kementerian Sosial itu yang sudah terbentuk pada tahun 2016 sampai perjalanan waktu dengan sekarang, sudah ada yang kemiskinan mandiri yang tidak lagi miskin. Yang sudah kaya tapi masih tetap menerima bantuan, namun ada juga masyarakat yang baru datang dan juga baru berutama tangga miskin tidak masuk dalam data DTKS. Untuk itu, yang tidak masuk dalam data DTKS dimasukan dalam Data Pemda ini, agar supaya bisa mengiventarisir miskin yang baru di Kutim
"Dengan adanya data itu, OPD-OPD di lingkungan Pemkab Kutim bisa juga mengintervensi jenis bantuan-bantuan yang akan kita berikan kepada masyarakat miskin baru tersebut. Aplikasi SIP MAS akan kita jadikan acuan dalam intervensi memberikan bantuan sosial pada setiap OPD terkait yang bersama-sama menangani kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur ini adalah sebagai suatu upaya penanganan kemiskinan di Kutim agar supaya lekas teratasi dengan baik," ulasnya.
Lebih jauh ia menamabhkan, kemiskinan itu ada dua, yaitu kemiskinan yang bersifat pangan dan kemisinan non pangan. Sehingga dalam penanganan masalah sosial terutama tentang kemiskinan ini perlu adanya sinergitas antara OPD-OPD lain yang ada di wilayah Kabupaten Kutim dianatranya adalah BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnakertrans dan Disdukcapil.
"Dengan kebersamaan dalam penanganan masalah sosial ini antar OPD, isnyah allah penangan kemiskinan di Kutim akan segera tertangani dengan baik dan tuntas," pungkas Ernata
Sementara itu, Pjs Bupati Kutim Agus hari Kesuma mengatakan, Pemkab Kutim berterima kasih kepada Dinsos yang melaunching Aplikasi SIP MAS. Ia menyebut, di Kaltim baru ada daerah yang membuat terobosan terkait masalah kesejahteraan sosial, ada Kota Bontang dan di kabupaten Kutai Timur.
"Kalau terkait 26 PMKS itu ini memang agak sulit, karena ini indikator kinerja utama harus selesai. Selanjut terkait SIP MAS ini,data DKTS yang merupakan mandatori dari pusat dimana ada masalah kemiskinan ekstrim. Dan Dinsos sendiri harus tahu juga definisi dari Kemiskinan ekstrim sendiri," tutur Agus Hari Kesuma yang juga mantan Kepala Dinsos di Pemerintah Provinsi Kaltim.
Berkenaan dengan data miskin ekstrim yang ada di Kutim, seperti laporan Kadinsos, Pjs Bupati Agus Hari Kesuma meminta Kadis dan OPD terkait segera menyelesaikannya.
"Masih tersisa 2.065 (data miskin ekstrim) di Kutim, harus diselesaikan dalam kurang lebih 2 bulan ini. Bahwa secara global kemiskinan ekstrim itu daya beli. Jadi diharapkan melalui aplikasi ini akan bisa membantu dalam penanganan miskin esktrim di Kutim," tuturnya.
Selanjutnya terkait dengan perekrutan dan pelatihan bagi Tagana baru, Pjs Bupati yang baru dilantik pada 25 September 2024 lalu ini meminta agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam aplikasinya di lapangan sebagai garda terdepan dalam kebencanaan, sudah memiliki pemahaman terkait itu.
"Terkait pelatihan bagi Tagana, ini yang pertama kali ini mendidik tagana kalau yang lainnya hanya mengukuhkan saja. Ini perlu diapresiasi, dan mereka harus dibekali juga dengan ilmu trauma healing, jangan malah tagananya yang tress duluan," imbuhnya.
Penulis : Wak Hedir
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.