Wed 12/11/2025
  Admin Berita Berita

Jasa Konstruksi Kutim Harus Berdampak Nyata, Pemda Kutim Prioritaskan Tenaga Lokal Bersertifikasi



SANGATTA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Timur (Kutim), Noviari Noor secara resmi membuka Sosialisasi Sub Urusan Jasa Konstruksi. Kegiatan yang mengangkat tema "Sinergi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Kutai Timur Guna Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan," tersebut bakal berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 12 hingga 13 November 2025 di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Rabu (12/11/2025).

Di tempat itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim Noviari Noor yang hadir mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyoroti peran strategis konstruksi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data BPS, sektor konstruksi merupakan salah satu kontributor terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sektor jasa konstruksi sebagai motor penggerak ekonomi yang harus mengutamakan kualitas, kepatuhan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. 

"Sektor jasa konstruksi memiliki multiplier effect ekonomi yang luar biasa. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek konstruksi harus berputar kembali ke masyarakat dalam bentuk upah, pembelian bahan baku lokal dan pertumbuhan UMKM," ujar Noviari Noor.

Kegiatan sosialisasi ini, lanjut Noviari, sejalan dengan 50 program unggulan Pemkab Kutim, khususnya pilar pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menyebutkan tiga komitmen utama yang harus dipegang teguh oleh seluruh pelaku jasa konstruksi di Kutim. Pertama, tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. 

"Kita harus memastikan bahwa tenaga kerja di proyek konstruksi kita adalah putra-putri daerah yang kompeten dan tersertifikasi. Sertifikasi bukan hanya amanat regulasi tapi paspor menuju peluang kerja," tegasnya.

Selanjutnya, proyek harus berkualitas, tepat waktu dan bermanfaat nyata bagi seluruh masyarakat, bukan hanya sekadar laporan administrasi. 

"Kita juga harus tegas pada pengawasan mutu. PPK dan konsultan pengawas pegang teguh integritas Anda," tegasnya.

Terakhir, pembangunan harus berdampak nyata pada perputaran ekonomi masyarakat. Noviari menekankan bahwa pelatihan dan sertifikasi adalah investasi vital, bukan sekadar formalitas pengadaan. 

"Ini soal keterampilan kerja, keahlian, keselamatan kerja yang menjamin nyawa dan profesionalisme kerja yang diakui secara nasional," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa pembinaan jasa konstruksi adalah pondasi untuk memastikan infrastruktur yang dibangun aman, berkualitas, tertib aturan dan berkelanjutan. Ia menambahkan, pembinaan yang dilakukan pihaknya lebih bersifat pendampingan, bukan audit untuk membantu pelaku usaha taat regulasi dan profesional.

"Fokus kami saat ini adalah penguatan kompetensi pelaku usaha dan SDM konstruksi di Kutai Timur," ungkap Joni.


Lebih jauh Joni melaporkan, hingga tahun 2025, sudah ada 1.116 tenaga konstruksi dan 118 tenaga ahli yang tersertifikasi dan pihaknya menargetkan peningkatan hingga 50 persen pada tahun 2029. Untuk mengatasi tantangan seperti kendala administrasi dan pekerja yang belum ber-KTP Kutim, PUPR mengambil langkah strategis jemput bola dengan menyediakan Mobile Training Unit (MTU) guna menjangkau pelatihan di 18 kecamatan.

"Harapan kami, semakin banyak tenaga lokal yang tersertifikasi dan mampu bersaing di bidang pelaku usaha jasa konstruksi," pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Sangatta Utara Hasdiah, Perwakilan Dandim 0909 Akhiat, serta unsur Perangkat Daerah (PD) terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sert seluruh peserta pelatihan.



Penulis : Irhan

#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km²  atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.  Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.