SAMARINDA – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengendalikan inflasi tidak hanya dilakukan dengan menjaga produksi pangan di dalam daerah, tetapi juga memperkuat jejaring pasokan antardaerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang memiliki potensi kuat di sektor pertanian.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Kutim dan Pemkab Blitar di Aula UPTD Taman Budaya, Jalan Kemakmuran, Samarinda, Selasa (6/10/2026) malam. Kegiatan dirangkai dengan pelantikan kepengurusan Persaudaraan Paguyuban Blitar-Kaltim (PPBK) dan Milad ke-1 PPBK.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan kebutuhan pangan yang belum mampu dipenuhi secara optimal oleh produksi lokal tetap tersedia di pasaran.
Menurutnya, Blitar memiliki keunggulan komparatif pada sejumlah komoditas pertanian yang dibutuhkan masyarakat Kutim. Karena itu, potensi tersebut dapat dihubungkan dengan kebutuhan Kutim, khususnya terhadap komoditas seperti cabai dan bawang merah.
“Kalau ada kebutuhan yang belum bisa kita penuhi sendiri, tentu kita membutuhkan daerah lain yang produksinya lebih kuat. Blitar salah satunya,” ujar Ardiansyah.
Ia menilai, keterjaminan pasokan menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi. Dengan pasokan yang lebih terjaga, gejolak harga komoditas pangan di Kutim diharapkan dapat ditekan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari implementasi arahan pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang mendorong setiap daerah membangun kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengantisipasi gangguan pasokan.
Di sisi lain, Ardiansyah menegaskan kerja sama dengan Blitar tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek. Bagi Kutim, penguatan sektor pertanian merupakan bagian dari agenda besar untuk membangun struktur ekonomi yang lebih beragam.
Saat ini, sekitar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim masih ditopang sektor pertambangan batu bara. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus mendorong transformasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam yang penerimaannya cenderung fluktuatif.
“Kita sedang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang. Salah satunya dengan memperkuat sektor pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.
Ardiansyah menambahkan, kerja sama tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara masyarakat Kutim dan Blitar yang telah terjalin melalui keberadaan warga asal Blitar di Kalimantan Timur.
Kegiatan yang difasilitasi Paguyuban Warga Blitar itu juga memiliki nilai tersendiri bagi Ardiansyah karena berlangsung di Taman Budaya Samarinda. Ia mengaku memiliki kenangan di lokasi tersebut ketika masih duduk di bangku sekolah menengah dan mengambil jurusan bahasa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blitar Rijanto, Staf Ahli Bidang SDA Perekonomian dan Kesra Pemprov Kaltim Puguh Harjanto, Sekdakab Kutim Rizali Hadi, Ketua Umum PPBK Iman Santorso, serta jajaran perangkat daerah dari Pemkab Kutim dan Pemkab Blitar.
Pada kesempatan itu, Ardiansyah juga mengundang Bupati Blitar Rijanto untuk kembali berkunjung ke Sangatta. Ia mengingat Rijanto pernah datang ke Kutim sekitar 2001 atau 2002 dalam rangka mengurus warga transmigrasi.
“Pak Bupati Blitar nanti kami tunggu di Sangatta,” tutup Ardiansyah.(*)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
