Detail Berita

SANGATTA - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan Desa-Desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang merupakan bagian dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutim dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK melalui Proyek KalFor. 

Selasa (03/10/2023) Pemkab Kutim dan Pihak Terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring Kegiatan Proyek KalFor, terutama pendampingan Desa-Desa yang melindungi areal berhutannya di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor melalui Kepala Perekonomian dan SDA Bappeda Kutim Ripto Widargo, di Ruang Rapat, Bappeda Kutim, Kawasan Perkantoran, Bukit Pelangi, Sangatta. 

Kegiatan ini dihadiri berbagi pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini, Direktorat IPSDH PKTL KLHK, Sekretariat Ditjen PKTL KLHK, Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian LHK/GEF Sekretariat dan BPKHTL wilayah IV Samarinda. Kemudian dari Pemprov Kaltim, oleh KPHP Bengalon.

Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutim yang diwakili dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Kominfo Staper, Dinas pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setkab Kutim, Bagian Ekonomi Setkab Kutim dan Bagian SDA Setkab Kutim.

Selanjutnya dari Mitra Pembangunan, dari GIZ SUSTAIN Kutim dan Yayasan BIKAL Karya Lestari. Dari Focal Point, yakni Focal Point KalFor di BPKHL wilayah IV Samarinda, Focal Point KalFolr di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Focal Point Kalfor di Bappeda Kutim.

Berikut, UNDP diwakili Anton Sri Probiyantono, Erlin Ferina dan Yayat Alfianto. Dan dari KalFor Project, Laksmi Banowati (National Project Manager), Panthom Priyandoko (Regional Facilitator Kaltim/Kalteng), Septiandi (Project Asisstant Nasional), Raditya Mohammad Hasbi (Project Assistant Kaltim/Kalteng) dan Munthia Evirayani (Project Assistant Nasional).

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kutim, Ripto Widargo ditemui usai FGD itu menjelaskan kegiatan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan atau pencapaian dalam pendampingan Desa-Desa di areal berhutan di Kutim. Untuk saat ini, ada tiga desa, yakni Desa Sekerat (Kecamatan Bengalon) , Desa Cipta Graha (Kecamatan Kaubun) dan Desa Mata Air ( Kecamata Kaubun) yang didampingi oleh mitra pembangunan, dalam ini BIKAL. 

“Capaian yang sudah diraih kita evaluasi,

  Apa saja kendalanya yang kemudian akan menjadi pertimbangan di masa yang akan datang agar bisa lebih baik. Intinya pembangunan keberlanjutan itu penting, komunikasi multi pihak itu penting. Dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat terbuka dengan pihak manapun, untuk bekerjasama dalam rangka pencapaian pembangunan,” ucap Ripto Widargo. 

Sebelumnya, lanjut Ripto ada empat desa yang telah dilakukan pendampingan sebelumnya, yakni Desa Batu Lepoq (di Kecamatan Karangan), Desa Sempayau (Sangkulirang), Desa Tepian Terap (Sangkulirang) dan Desa Saka (Sangkulirang) yang telah dilaksanakan kegiatan serupa atau monitoring. 

“Dan untuk kali ini meruapak cluster yang ke 2, yaitu  di Desa Sekerat, Cipta Graha dan Mata Air,” terang Ripto. 

Sementara itu, Laksmi Banowati (National Project Manager UNDP) mengatakan, hingga kini sudah ada tujuh desa di Kutim yang dilakukan dampingan. 

Ia berharap, melalui program-program pendampingan yang telah dilakukan melalui mitra pembangunan, apabila memang dinilai bagus oleh Pemkab Kutim, agar dapat direplikasi (ditiru) ke desa- desa lainnya. 

“Siapa tahu kedepan, ada bantuan dana dari USAID SEGAR, atau bantuan dari Mitra Pembangunan lainnya. Atau perusahaan yang punya dana besar untuk melakukan pendampingan desa-desa seperti yang telah dilaksanakan selama ini,” harapnya. 

Dipilihnya Kabupaten Kutim menjadi Proyek KalFor, Laksmi menyebut, karena di Kutim berhutannya cukup luas. Namun tantangan intervensi terhadap perkebunan itu juga besar. Dan untuk memilih desa untuk kegiatan pendampingan setidaknya ada 11 indikator. 

“Diantaranya masih ada APL berhutan, belum pernah ada yang melakukan pendampingan di desa itu, supaya tidak overlapping (tumpang tindih). Kemudian harus aksesibilitas atau mudah untuk didijangkau. Kemudian, Pemda-nya menyetujui atau merekomendasikan. Jadi ada beberapa kriteria, yang disepakati untuk melakukan pemilihan desa yang akan di dampingi,” terangnya.

Penulis : Wak Hedir

#Footnote

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km²  atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.  Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.