SANGATTA — Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, terpilih mewakili Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam Lomba Desa Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting (P3S) tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ketua TP PKK Kutim, Siti Robiah Ardiansyah, menilai ajang tersebut menjadi salah satu instrumen yang mampu mendorong desa untuk semakin aktif dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan stunting.
Menurut Siti Robiah, adanya penilaian tersebut membuat desa terpacu untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pendataan dan pelaksanaan berbagai program pencegahan stunting di tingkat desa.
“Bagus, karena kalau tidak diadakan lomba seperti ini, desa-desa tidak terpacu. Dengan adanya lomba, mereka terpacu untuk aktif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keaktifan desa dalam program tersebut salah satunya terlihat dari peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam mengunggah berbagai data melalui aplikasi e-Human Development Worker (eHDW). Data tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pemantauan dan penilaian secara berjenjang.
“Keaktifan desa melalui KPM-nya mengunggah data-data ke pusat, kemudian dilihat dan dinilai. Dengan adanya seperti ini, desa-desa juga terpacu,” jelasnya.
Siti Robiah menyebut, dari 139 desa di Kutim, hampir seluruhnya menunjukkan keaktifan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran positif atas komitmen desa-desa di Kutim dalam mendukung pencegahan dan penanganan stunting.
Desa Singa Gembara kemudian terpilih setelah melalui proses seleksi dan pendampingan. Siti Robiah berharap keberhasilan tersebut tidak berhenti pada ajang penilaian, tetapi dapat dilanjutkan dengan menjadikan Singa Gembara sebagai contoh bagi desa lainnya.
“Alhamdulillah, Singa Gembara yang mewakili Kutai Timur. Ini juga perlu kita dorong bersama. Ke depannya Singa Gembara bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya,” katanya.
Selain kinerja dalam pendataan dan program pencegahan stunting, Siti Robiah juga mengapresiasi inovasi yang dikembangkan Desa Singa Gembara melalui Dapur Stunting. Menurutnya, program tersebut menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah desa dalam menangani persoalan stunting secara langsung di wilayahnya.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Dapur Stunting bagus, karena ini merupakan inisiatif dari desa untuk menurunkan angka stunting yang ada di desanya. Yang perlu dijaga adalah konsistensinya,” ujarnya.
Ia menilai keberlanjutan Dapur Stunting membutuhkan semangat dan kepedulian bersama. Sebab, pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan kegiatan memasak, tetapi juga membutuhkan tenaga untuk menyiapkan, mengantar, serta memastikan bantuan makanan diterima sasaran.
Karena itu, Siti Robiah mendorong sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, kader, TP PKK hingga masyarakat, agar inovasi tersebut tetap berjalan.
“Ini yang harus kita dorong semua pihak, baik pemerintah desa, kader, maupun PKK. Semua harus saling bersinergi sehingga Dapur Stunting ini tetap berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi dukungan pihak swasta dalam membantu penanganan stunting, termasuk dukungan terhadap fasilitas Posyandu. Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sangat penting untuk memperkuat program pemerintah di tengah masyarakat.
“Jelas mereka punya TJSL. Mereka harus memberikan kontribusi kepada masyarakat luas supaya keberadaan mereka dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Siti Robiah, keterlibatan dunia usaha dalam penanganan stunting perlu terus diperkuat karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan kualitas generasi masa depan. (Tejho)
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31,239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif,15 desa persiapan dan 2 kelurahan
