Pemkab Kutim Gelar Konsultasi Publik RPPLH Noviari Noor, RPPLH Acuan Pembangunan Daerah
SANGATTA- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah dokumen perencanaan jangka panjang,
berlaku hingga 30 tahun, yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program perlindungan serta pengelolaan lingkungan.
Kedudukan RPPLH sangat strategis, karena ia menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, keberadaan RPPLH
menjamin agar pembangunan Kutai
Timur tidak berjalan sektoral, melainkan
terpadu, harmonis, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor saat membacakan sambutan Bupati Ardiansyah Sulaiman pada kegiatan Konsultasi publik Urgensi penyusunan Naskah akademik dan Raperda RPPLH yang berlangsung di Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, Jumat (29/08/2025)
Lebih jauh, dirinya menyebut RPPLH di Kutim sudah sangat mendesak. Berdasarkan kajian, saat ini, wilayah yang terbagi menjadi 18 Kecamatan ini, menghadapi sebelas isu strategis lingkungan, mulai dari deforestasi dan degradasi lahan, pencemaran air dan udara, konflik tata ruang, persoalan sampah, aktivitas pertambangan, hingga ancaman
kebakaran hutan dan lahan.
"Tanpa regulasi yang kuat, tantangan ini dapat
memperburuk kualitas lingkungan sekaligus menurunkan kesejahteraan masyarakat kita, " ujarnya dihadapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aji Wijaya Effendie, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta undangan lainnya.
Penyusunan RPPLH, sambung Noviari (sapaan akrabnya) memiliki dasar hukum yang jelas. Satu diantaranya yakni memerintahkan agar setiap kabupaten/kota
menyusun RPPLH dan menetapkannya dalam
bentuk Peraturan Daerah. Karena itu,
penyusunan Perda RPPLH Kutim, bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban yang harus di laksanakan.
Lebih dari sekadar kewajiban, RPPLH
memiliki makna yang mendalam. Dari
sisi yuridis, RPPLH adalah instrumen
kepastian hukum agar pembangunan
berjalan sesuai daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
"Penyusunan RPPLH dan Raperda ini juga merupakan wujud nyata dari Misi Bupati Kutai
Timur yang kelima, yaitu"Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:
menjaga keseimbangan ekologi melalui
pengelolaan sumber daya alam yang
harmonis, terpadu, dan berkelanjutan,"imbuhnya.
Misi ini, menurutnya bukan sekadar kalimat indah, melainkan pedoman arah pembangunan
daerah. Melalui RPPLH, misi tersebut,
diturunkan menjadi kebijakan yang lebih konkret. Misalnya, setiap pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, bahkan pertambangan yang harus mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi
berjalan seiring dengan pelestarian ekologi.
RPPLH juga menuntun kita untuk menjaga
keseimbangan antara pemanfaatan dan
perlindungan. Kawasan budidaya dan
kawasan lindung diatur dengan jelas,
sehingga ruang hidup masyarakat
terlindungi dan sumber daya alam
dimanfaatkan secara bijak.
"Dengan cara ini, pembangunan Kutai Timur tidak eksploitatif, melainkan adaptif, selaras dengan prinsip keadilan antar-generasi, " pungkasnya.
Diketahui, kegiatan yang juga digelar secara daring ini diikuti oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Kalimantan Timur termasuk Kepala DLH Provinsi Kalimantan Timur serta tim Penyusun Naskah Akademik dari Pusat Studi Pengelolaan Sumberdaya Lahan, Universitas Gadjah Mada.
Penulis : Tejho
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 14 desa persiapan dan 2 kelurahan.