Asiseten Pemkesra Poniso: Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Diharapkan Dapat Berdampak Langsung dan Tepat Sasaran
SANGATTA - Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis dengan melibatkan semua unsur baik masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha.
“Sedemikian kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga jika tidak segera diatasi, maka akan memperparah permasalahan lainnya,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat Poniso Suryo Renggono, saat membacakan sambutan Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah, yang gelar di Ruang Damar Lantai II Gedung Serba Guna (GSG) Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi Sangatta, Senin (05/8/2024) pagi.
Penanganan masalah kemiskinan, sambung Poniso (biasa ia disapa) bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah saja, namun merupakan masalah seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab multipihak serta terkoordinasi dengan baik. Sehingga ada sinergitas dalam pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat".
“Hal ini secara implisit berarti penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan rakyat,” terangnya, di hadapan Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Noviari Noor, beberapa Kepala Perangkat Daerah (PD) serta undangan lainya. 
Dalam kesempatana itu, dirinya meminta kepada seluruh stekholder yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk memberikan atensi terkait upaya untuk terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus sejalan dengan arah strategi nasional, antara lain. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan. Kemudian melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan dalam upaya meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
“Ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar penduduk miskin atau berpenghasilan rendah memalui program kemudahan akses pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan akses pelayanan Pendidikan berkualitas. Peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni; serta meningkatkan konektivitas (jalan dan transportasi) wilayah terisolir,” ucap pria berkacamata tersebut.
Dalam rakor yang juga menghadirkan narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Andi Adji yanghadir secara daring tersebut. Dirinya menyebut, Bupati Ardianysah menekankan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama seluru pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dan pelaporan, serta tindak lanjut sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim. Kemudian, penguatan perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah bersama stakeholder terkait dalam melaksanakan strategi pencapaian penanggulangan kemiskinan.
“Ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat berdampak langsung dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara iu dalam laporanya, Kepala Bidang Pemerintrahan dan Pembangunan Manusia, BAppeda Kutim, Muhammad Saiful mengatakan, kegiatan ini menjadi agenda kerja tahunan memuat rencana kerja antara lain, penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan(RAT) Kemiskinan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
“Adapun maksud kegiatan ini adalah, sebagai wadah atau forum koordinasi antara Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pembahasan masalah penanggulangan kemiskinan daerah. Kedua, penyampaian sinergi program penanggulangan kemiskinan daerah sesuai amanat perundang- undangan. Dan yang terkahir, untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan daerah dalam 1(satu) tahun,” pungkasnya.
Diakhir kegiatan Asisten Pameskra Poniso suryo Renggono mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman menerima laporan LK2KD tahun 2023 dari Sekretaris TKPKD yang juga menjabat Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor yang di saksikan oleh seluruh undangan yang hadir.
Penulis : Daus
Editor : Wak Hedir
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.