SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan pentingnya transformasi ekonomi sebagai langkah strategis memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan bahwa tema pembangunan ekonomi yang diangkat saat ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi daerah.
Menurutnya, penurunan pertumbuhan ekonomi dari 9,8 persen menjadi 1,05 persen menjadi indikator penting yang harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Tema ini kita ambil karena kita ingin menguatkan struktur ekonomi Kutai Timur. Penurunan pertumbuhan ini menjadi bahan evaluasi agar kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut mendorong arah kebijakan pembangunan menuju transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak bertumpu pada satu sektor saja.
Dalam upaya tersebut, Januar menyebut penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur menjadi dua pilar utama yang tidak bisa dipisahkan.
“SDM dan infrastruktur itu saling berkaitan. Infrastruktur yang baik akan mendorong efisiensi distribusi barang, sehingga harga bisa lebih terjangkau dan daya beli masyarakat meningkat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, konektivitas antarwilayah seperti jalan dan akses pelabuhan yang memadai akan menekan biaya logistik, termasuk biaya transportasi bagi pelaku usaha.
“Kalau biaya distribusi bisa ditekan, maka harga barang menjadi lebih murah dan pilihan di masyarakat semakin beragam. Ini akan berdampak langsung pada perekonomian,” tambahnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga akan mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas yang membuka peluang ekonomi baru.
“Dengan SDM yang semakin baik, kita akan punya banyak kreativitas. Dari situ akan muncul potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ungkap Bayu.
Selain menekankan pentingnya transformasi ekonomi, Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, juga menyoroti perlunya penguatan anggaran pada sektor infrastruktur sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan alokasi anggaran infrastruktur berada pada kisaran 30 hingga 40 persen, dengan tetap mengedepankan skala prioritas yang tepat sasaran.
“Kalau kita berbicara ideal, kita ingin di angka 30 sampai 40 persen untuk infrastruktur. Tapi yang paling penting adalah tepat sasaran, terutama untuk mendukung mobilisasi barang,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada wilayah-wilayah strategis yang mampu menunjang distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan.
“Artinya, kita dorong pembangunan di area yang benar-benar bisa mempercepat pergerakan barang dan menekan biaya distribusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Januar juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan Lingkungan atau TJSL
Ia menjelaskan, program-program yang dijalankan perusahaan diharapkan dapat selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga memberikan dampak yang lebih optimal.
“Perusahaan kan punya program TJSL. Nah itu kita dorong agar disinkronkan dengan program perencanaan pemerintah daerah,” terangnya.
Sebagai contoh, ia menyebut jika terdapat rencana pembangunan di wilayah tertentu seperti Bengalon, maka program perusahaan diharapkan mengacu pada data dan kebutuhan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
“Jadi program perusahaan itu ditarik dari data perencanaan kabupaten, sehingga benar-benar sinergi dan saling mendukung,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Januar, pemerintah daerah juga tengah melakukan pendekatan intensif dengan pihak perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Kutim, guna membangun kemitraan strategis.
“Kita ingin posisi perusahaan sebagai mitra pembangunan. Harapannya ke depan ada kesepahaman bahwa program yang dijalankan perusahaan melalui JSL itu sejalan dengan program pemerintah daerah,” ungkapnya.
Terkait bentuk kerja sama, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah tengah merumuskan skema kesepakatan yang akan dituangkan secara resmi.
“Yang jelas nanti akan ada bentuk kesepakatan resmi, saat ini masih dalam tahap perumusan,” pungkasnya.
Penulis : Tejho
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
