SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendorong penguatan penyebarluasan informasi dan pemanfaatan data dalam mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mereplikasi kegiatan penguatan tata kelola informasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga ke tingkat kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim, Ripto Widargo, saat menghadiri Workshop Pertukaran dan Penguatan Data Spasial, Layanan Pengaduan, dan Penyebarluasan Informasi FCPF bertema “Dari Penurunan Emisi Menuju Manfaat Berkelanjutan” di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Ripto mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim tersebut merupakan bagian dari implementasi program FCPF melalui dukungan pemerintah provinsi. Menurut dia, pola kegiatan serupa dapat direplikasi di Kutim untuk memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari diseminasi informasi terkait FCPF. Penguatan sistem informasi dan kanal pengaduan dapat menjadi media untuk menyampaikan bagaimana program REDD+ dimanfaatkan secara optimal, khususnya dari sisi keterbukaan dan penyebarluasan informasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan dana FCPF ke depan juga perlu diarahkan untuk menangkap peluang perdagangan karbon (carbon trading). Selama ini, mekanisme yang berjalan masih bertumpu pada pembayaran berbasis hasil atau result-based payment.
Ke depan, menurut Ripto, peluang perdagangan karbon perlu menjadi perhatian agar Kutim dapat mengambil bagian dalam pengembangan skema tersebut.
“Ke depan, tidak hanya berbasis pembayaran atas hasil, tetapi bagaimana perdagangan karbon bisa semakin berkembang dan didorong untuk dimanfaatkan oleh Kutai Timur,” katanya.
Ia berharap, penguatan tata kelola data spasial, layanan pengaduan, dan penyebarluasan informasi dapat mendukung transparansi pelaksanaan program FCPF sekaligus membuka peluang agar manfaat penurunan emisi memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan demikian, program penurunan emisi tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kutim.(Daus)
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim, Ripto Widargo, saat menghadiri Workshop Pertukaran dan Penguatan Data Spasial, Layanan Pengaduan, dan Penyebarluasan Informasi FCPF bertema “Dari Penurunan Emisi Menuju Manfaat Berkelanjutan” di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Ripto mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim tersebut merupakan bagian dari implementasi program FCPF melalui dukungan pemerintah provinsi. Menurut dia, pola kegiatan serupa dapat direplikasi di Kutim untuk memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari diseminasi informasi terkait FCPF. Penguatan sistem informasi dan kanal pengaduan dapat menjadi media untuk menyampaikan bagaimana program REDD+ dimanfaatkan secara optimal, khususnya dari sisi keterbukaan dan penyebarluasan informasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan dana FCPF ke depan juga perlu diarahkan untuk menangkap peluang perdagangan karbon (carbon trading). Selama ini, mekanisme yang berjalan masih bertumpu pada pembayaran berbasis hasil atau result-based payment.
Ke depan, menurut Ripto, peluang perdagangan karbon perlu menjadi perhatian agar Kutim dapat mengambil bagian dalam pengembangan skema tersebut.
“Ke depan, tidak hanya berbasis pembayaran atas hasil, tetapi bagaimana perdagangan karbon bisa semakin berkembang dan didorong untuk dimanfaatkan oleh Kutai Timur,” katanya.
Ia berharap, penguatan tata kelola data spasial, layanan pengaduan, dan penyebarluasan informasi dapat mendukung transparansi pelaksanaan program FCPF sekaligus membuka peluang agar manfaat penurunan emisi memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan demikian, program penurunan emisi tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kutim.(Daus)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
