Musrenbang Usai, APBD Masih Kurang, Wabup: Perusahaan Bantu Pembangunan di Wilayah Kerjanya
LONG MESANGAT - Musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) tingkat kecamatan akhirnya selesai. Setelah secara marathon Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melaksanakan Musrenbang yanh yang dipimpin langsung Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, mulai dari daerah pesisir Kecamatan Sangkulirang, perkotaan dan pedalaman ditutup di Kecamatan Busang.
Dari musrenbang tersebut, Pemkab Kutim mendapatkan banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Hal ini adanya tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis.
Pada hakekatnya pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan sebagai wadah untuk menyepakati hasil Musrenbang pada tingkat Desa yang akan menyusun program prioritas di Kecamatan.
Rumusan arah kebijakan pemerintah tahun 2023 yang disesuaikan dengan RPJMD adalah mengacu pada visi dan misi Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Wabup Kasmidi Bulang, ditemui usai pelaksanaan Musrenbang, BPU Desa Segoi Makmur, Kecamatan Long Mesangat, menuturkan tahun ini pelaksanaan Musrenbang pelaksanaannya berbeda dari tahun sebelumnya, yang mana dikelompokan berdasarkan kedekatan wilayah (zonasi). Ada 7 titik Pesisir (Sangsaka) , Perkotaan sampai Pedalaman (Benteng Mawakal).
“Apa yang kita lihat dari awal sampai selesai, yang selalu menjadi usulan prioritas adalah pembangunan infrastruktur, hal ini karena wilayah Kutim yang luas sekali dibandingkan daerah lain,” ujarnya.
Dengan APBD sebesar Rp 2,9 Triliun harus dapat diefektifkan, sambung Kasmidi. Sehingga APBD dapat benar-benar terserap pada skala prioritas pembangunan dan tidak asal membangun.
Makanya Musrenbang itu wajib dilaksanakan sebagai referensi atau tolak ukur apa yang harus dibangun untuk tahun yang akan datang.
“Alhamdulillah kita sudah menyerap semua program-program dari 18 Kecamatan walaupun dimasa pandemi Covid-19 pelaksanaannya dikelompokan menurut kedekatan wilayah,” kata Kasmidi.
Kedepan, lanjut Kasmidi, Pemkab Kutim akan mencari solusi-solusi seperti program-program Kementrian, DPR RI, Bantuan Keuangan Provinsi serta mencari pola pendekatan dengan pihak swasta yang ada di 18 Kecamatan.
“Setelah ini akan kita tindaklanjuti lagi dengan Rapat Koordinasi (Rakor) antara pengurus dana CSR Kabupaten dengan pihak swasta, nanti kita akan berdiskusi bersama apa yang menjadi program prioritas perusahaan tersebut ditahun akan datang,” beber Kasmidi.
Sebagai Ketua CSR Kutim, Kasmidi berharap ada niat baik dari pihak swasta untuk membangun daerah, dimana perusahaan tersebut mencari nafkah. Karena diwilayah perusahaannya tersebut ada warga Kutim yang berdampak langsung.
“Insyaallah dengan niat baik semuanya, kita akan membangun Kutai Timur bersama-sama, Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua,” tutupnya.
Penulis : Daus
Editor : Joni