Detail Berita

Hadir pada kesempatan itu, Anggota DPR RI, DPD RI Dapil Kaltim, Forkopimda, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Bupati/Walikota Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kaltim, Instansi Vertikal di lingkup Provinsi Kaltim, TGUP Kaltim, Akademisi, Mitra Pembangunan, Asosiasi Profesi dan jajaran tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Kutim diikuti Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor.

Sesi pertama, adalah penyampaian pokok-pokok pikiran dari DPRD, dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan pembangunan daerah tahun 2023 dari Gubernur kepada Bupati/Walikota sebagai apresiasi atas keberhasilan perencanaan dan Pembangunan daerah, kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Panel. 

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Yusliando menyebut, Musrenbang sebagai ruang koordinasi dan komunikasi sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah penyusunan RKPD Pemprov Kaltim. 

Untuk program prioritas pembangunan tahun 2024 Pemprov Kaltim, pertama, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Dua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya. 

Tiga, penguatan upaya transformasi ekonomi melalaui diversivikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan. Empat, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Lima, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Enam, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Tujuh, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung tranformasi pelayanan public. Delapan, peningkatan Kesiapan Sebagai mitra ikn dengan meegoptimalkan kerja sama. 

“Untuk menjaring aspirasi dalam penyusunan RKPD kaltim tahun 2024 Pemprov Kaltim, telah membuka penginputan melalui aplikasi SIPD hasil dari input, diperoleh sejumlah 2.765 usulan, yang terdiri dari 512 pokok pikiran dari DPRD dan sisanya dari usulan pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya. 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kutim Seno Aji Wakil Ketua menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang telah meingkatankan APBD Kaltim tahun 2023 sebesar 17,5 T. Yang tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun, beberapa Pokok Pikiran DPRD Kaltim yang disampaikan pada Musrenbang Kaltim tahun 2023, secara umum dalam pokok-pokok pikiran dari masing masing unsur Pimpinan anggota DPRD Kaltim, tersirat harapan masyarakat mendapatkan program pemerintah guna mendorong pembangunan, marata, berkesinambungan dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu,  Isran Noor menyampaiakan ucapan terima kasih kepada penyelenggaran dan selamat dilaksanakannya Musrenbang Provinsi  Kaltim tahun 2024. 

Isran menyebut, Kaltim memiliki hasil prestasi yang lumayan. Namun dalam sistem perencanaan belum begitu baik. Dikatkan, Kaltim memiliki peran yang besar dalam pembangunan ini secara Nasional.

“Saya selalu sampaikan dalam setiap kesempatan, walupun penerimaan anggaran Kaltim itu kecil tetapi peran secara global dan nasional itu besar. Cuma ini tidak dikemukakan oleh pemerintah pusat. Misalnya tahin 2022, penghasil devisa dengan surplus perdagangan hanya dua. Dan Provinsi yang terbesar yaitu Kaltim Dan Jabar,” ungkapnya. 

Ia menyebut, Surplus Kaltim 32 billion dollars  atau setara dengan Rp 474 Triliun. Ia menilai, jumlah tersebut sudah mampu untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Artinya, kalo Mentri Keuangan mengumumukan memecahkan Rekor dengan cadangandDevisa 36 bulan terakhir. Peran kaltim sangat besar, karna ekspor Kaltim bukan minus tetapi Surplus,” terangnya. 

Orang nomar satu kaltim itu juga menyampaikan, akan terus berjuang ke pemerintah pusat, sebelumnya anggaran Penerima APBD Kaltim dan Kabupaten/kota jumlah keseluruhan Rp 31 Triliun.  Namun tahun 2023 mencapai Rp 67 T. 

“Dan kita masih berjuang sekarang dalam mendapatkan peningkatan penerimaan daerah salah satunya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Kemarin sudah rapat di Komisi 11 bersama keuangan dan sudah diatur oleh bu Mentri Keuangan, 60 persen daerah penghasil, 20 persen untuk Provinsi, 20 persen untuk daerah perbatasan penghasil. Dan nilainya 4,7 T ini usaha kita yang sudah dilakukan,” sebut mantan Bupati Kutim ini.

Penulis : Wiryadi 

Editor : Joni