Pemkab Kutim Ikuti Raker Bersama Komisi II DPR RI, Bahas Kemandirian Fiskal dan Pengelolaan Pemda
SANGATTA – Selasa (29/4/2025) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengikuti agenda Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, serta para Bupati/Walikota secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim.
Rapat ini membahas empat isu strategis, yakni: penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan BUMD/BLUD, serta tata kelola kepegawaian.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, Kepala BKPSDM Misliansyah, Kepala BPKAD Ade YK beserta staf, Kabag Perekonomian Vita Nurhasana, Sekretaris Dinas Kominfo Rasyid yang mewakili Kadis Kominfo, Direktur RSUD Kudungga dr. Yusuf, serta perwakilan dari Bapenda.
Ditemui usai rapat, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan undangan resmi dari Komisi II DPR RI yang ingin mendengar langsung kondisi kemandirian fiskal dari masing-masing daerah.
“Komisi II DPR RI ingin mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki tiap daerah serta kondisi dana transfer pusat ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil. Selain itu, dibahas pula operasional dan kondisi BUMD di daerah, serta pengelolaan kepegawaian yang harus tertib dan sesuai regulasi,” ungkap Noviari.
Lebih lanjut, Noviari menerangkan bahwa Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori tinggi dalam hal kemandirian fiskal. Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagian besar anggaran daerah, yakni sekitar 70–80 persen, masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Sementara PAD Kutim dinilai masih relatif kecil.
“Untuk itu, kita dorong pengaktifan kembali dan penguatan operasional BUMD sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD. Dari sisi sumber daya manusia, Pemkab Kutim telah melantik lebih dari 4.000 ASN dan PPPK,” pungkasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi ruang evaluasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Penulis : Wiryadi
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.