SANGATTA – Pengarusutamaan gender menjadi salah satu program pembangunan yang saat ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap proses pembangunan dilaksanakan secara adil, setara, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.
Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, melalui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar sosialisasi pengarusutamaan gender di lingkungan perusahaan yakni di PT Indonesia Plantation Sinergi Sangkulirang dan PT Fairco Agro Mandiri Kaliorang, senin (7/20/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha, mengenai pentingnya penerapan perspektif gender dalam lingkungan kerja. Melalui sosialisasi tersebut, perusahaan didorong untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif, bebas dari diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pekerja tanpa membedakan jenis kelamin.
Kepala Distrannaker Kutim, Sulisman, Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu didukung oleh penerapan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, serta membuka ruang kepemimpinan yang lebih luas bagi perempuan di dunia kerja,” ujar Sulisman.
Materi pertama disampaikan oleh Kepala DP3A Kutim, H. Idham Cholid, dengan materi “Implementasi Pengarusutamaan Gender: Membuka Peluang Kepemimpinan Perempuan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit.” Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan.
Ia juga mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam pengembangan karier hingga menduduki posisi strategis sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
Selanjutnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Distrannaker Kutim, Ramli menyampaikan materi mengenai penerapan Norma Kerja Layak di lingkungan perusahaan.
Materi tersebut menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan bagi pekerja perempuan, pemberian kesempatan kerja tanpa diskriminasi, terciptanya hubungan industrial yang harmonis, serta peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari implementasi prinsip decent work.
Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltim, Andriansyah membahas aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa penerapan sistem keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
Turut hadir sebagai mitra pembangunan, Yayasan Solidaridad Network Indonesia yang diwakili oleh Martinus Martin. Yayasan tersebut selama ini mendukung berbagai program peningkatan praktik ketenagakerjaan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender, perlindungan pekerja, serta peningkatan kapasitas pekerja perusahaan dalam menerapkan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Selain memperkuat pemahaman mengenai konsep pengarusutamaan gender, peserta juga mendapatkan materi mengenai pentingnya perlindungan hak-hak pekerja perempuan, pencegahan kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja, hingga peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap sinergi bersama sektor swasta terus diperkuat sehingga implementasi pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam budaya kerja perusahaan. Dengan demikian, iklim kerja yang aman, nyaman, setara, dan produktif dapat terwujud, sekaligus mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Penulis : Daus
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31,239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif,15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
