Penanggulangan Banjir, Listrik dan Air Bersih Prioritas Disampaikan Para Kades di Wahau
MUARA WAHAU - Setelah pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di zona pesisir, dan zona kota, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) berikutnya bergeser ke zona pedalaman. Yakni, di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng dan Telen.
Teknis pelaksanaannya juga seperti sebelumnya, tiga Kecamatan tersebut digabung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Muara Wahau, Kamis (10/3/2022).
Setelah pembukaan oleh Bupati Kutim Ardiansyah, laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Camat. Dilanjutkan dengan pemaparan dari desa perwakilan per kecamatan.
Salah seorang kepala desa, yakni Kepala Desa Jak Luay, Yunta yang mewakili usulan 4 desa lainnya, yang menjadi persoalan penting adalah soal banjir. Sebab, apabila terjadi banjir di Jak Luay dan desa sekitarnya, maka akses jalan tidak bisa dilewati.
Selain itu, Yunta juga menyampaikan persoalan lain. Yaitu masalah tiang listrik di Desa Muara Wahau sampai ke Desa Benhes. Bahwa kondisi tiang listrik tersebut sudah tidak layak. Sebab banyak yang keropos, bahkan ada yang sudah patah.
"Dibutuhkan sebanyak 100 tiang listrik untuk wilayah itu," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Diaq Lay, Donatus, mewakili 3 Desa lainnya (Wanasari, Karya Bakti dan Wahau Baru) menyampaikan persoalan air bersih dan listrik. Bahwa kebutuhan listrik dan air prioritas warga di tigaa desa tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Desa Wanasari dan Desa Karya Bakti, PDAM sudah mencapai 90 persen. Namun di Desa Karya Bakti, alirannya kurang lancar (belum maksimal). Sedangkan di Desa Wahau Baru, baru mencapai 50 persen.
"Untuk listrik Desa Wana Sari baru 2 RT yang telah teraliri listrik. Desa Karya Bakti hanya sepanjang 23 kilometer yang dialiri listrik. Berikut Desa Wahau Baru 20 persen rumah warga belum dialiri listrik," bebernya.
Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menuturkan, bahwa persolaan banjir di Desa Jak Luay sudah menjadi persolaan sejak dulu. Menurutnya, di daerah tersebut perlu ada mitigasi terkait alam, baik banjir maupun kebakaran.
"Koordinasikan dengan bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) usulan ini. Untuk pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebaiknya menggunakan warga mendirikan rumah panggung yang lebih tinggi," ujar Ardiansyah.
Selanjutnya, untuk kebutuhan 100 tiang listrik, Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar bisa membangun tiang listrik. Namun harus sesuai dengan standar PLN.
Ditempat yang sama, Wabup Kasmidi Bulang mengatakan, semua desa sudah ada programnya. Ia menyebut, untuk bidang infrastruktur ada 16 kegiatan yang tersebar disemua desa di Kecamatan Muara Wahau. Sedangkan bidang pertanian ada enam kegiatan.
"Selanjutnya dari sektor pendidikan, ada delapan kegiatan dan bidang perkebunan ada dua kegiatan," ungkap orang nomor dua di Kutim ini.
Selaku Ketua CSR Kabupaten Kutim, Kasmidi dalam kesempatan itu juga meminta perusahaan-perusahaan agar membackup (membantu) pemerintah kabupaten, dalam perbaikan sementara, apabila terdapat kerusakan jalan, terutama disekitar wilayah operasi perusahaan itu sendiri. Mengingat pekerjaan (pemerintah) biasanya dimulai diatas bulan empat. Karena proses administrasi dan sebagainya.
"Jadi kalau ada jalan becek dan sebagainya ditimbun saja dulu. Paling tidak akses masyarakat bisa melewatinya," ujar Kasmidi.
Penulis : Daus
Editor : Joni