TKPKD Gelar Rakor, Bupati Ardiansyah Tegaskan Kemiskinan Tanggung Jawab Semua Unsur
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025 yang digelar secara Daring dan Luring. Dipusatkan di ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG), Bukit Pelangi Kawasan Pemerintahan Sangatta, Selasa (09/12/2025).
Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman melalui Zoom. Hadir Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Noviari Noor. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Dyah Ratnaningrum dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal serta pemangku kepentingan yang tergabung dalam TKPKD.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan, masalah kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, namun merupakan masalah seluruh pemangku kepentingan lintas sektor.
"Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian utama yang harus kita cari penyelesaiannya. Dan ditanggulangi secara sinergi dan sistematis dengan melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan dunia usaha," tegasnya.
Orang nomor satu di Pemkab Kutim itu juga menyampaikan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan harus segera diupayakan, demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan dapat dinikmati secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Saya berharap, kepada seluruh Tim dapat berkontribusi dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutim," harapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Bapedda, Noviari Noor menyampaikan rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kutai Timur sepanjang tahun 2025.
"Kinerja Stakeholder harus sejalan dengan perencanaan dan penganggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kita. Walaupun hasilnya mungkin tidak signifikan tapi ada upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan," bebernya.
Lebih lanjut, ia meyebut bahwa ihaknya mengajak seluruh peserta Rakor untuk memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Penanggulangan kemiskinan di wilayah Kutim.
"Jadi kita telah menerapkan forum satu data yang dikelolah oleh Diskominfo Staper, kemudian nanti akan disebar luaskan," pungkasnya.
Diketahui, Dalam rapat tersebut dirangkai dengan penyerahan laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2024, oleh pelaksana tugas Bapedda kepada Kaltim Prima Coal (KPC), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Penulis : Daus
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.