SANGATTA - Wakil Bupati Kutai Timur (Wabub Kutim) Mahyunadi meminta agar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bukan hanya untuk mengganti tanaman yang telah memasuki usia tidak produktif, tetapi juga menjadi momentum membenahi tata kelola perkebunan rakyat.
“Pelaksanaan PSR harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sekaligus membangun perkebunan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memiliki daya saing,” ujarnya.sesaat sebelum membuka Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat di Ruang D’Lounge Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (03/09/2026).
Ia juga menekankan agar PSR berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan. Pengembangan perkebunan sawit, lanjutnya, jangan sampai mengorbankan lahan pangan produktif. Pemerintah daerah tetap mendorong masyarakat mengembangkan sawit, namun di saat yang sama harus memastikan ketersediaan lahan untuk padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya.
Dalam pelaksanaan PSR, ia juga meminta petani menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang baik. Pengalaman sebagian petani yang dahulu menggunakan bibit asal-asalan dan baru mengetahui kualitasnya setelah belasan tahun menjadi pelajaran agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Disisi lain, Wabub Mahyunadi menyebut, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis bagi Kutai Timur. Dengan luasan perkebunan yang mencapai lebih dari 600 ribu hektare, sawit tidak hanya berkontribusi terhadap produksi dan perekonomian daerah, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, lapangan kerja, serta penggerak ekonomi masyarakat.
“Ini membuktikan bahwa sawit sudah memberikan dampak untuk pertumbuhan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat,”ucap Wabup.
Berkaitan dengan kegiatan yang digelar Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Timur berkerjasama dengan Solidaridad Network Indonesia tersebut dinilai memiliki arti strategis karena mempertemukan pemerintah, petani, pendamping, perusahaan, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala PSR.
Sementara itu, Anton Hidayat mewakili Yayasan Solidaridad Network Indonesia menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kutai Timur. Solidaridad telah menjalankan kegiatan di Kalimantan Timur sejak 2019 dan mulai memperkuat pendampingan di Kutai Timur pada 2024, termasuk dalam persiapan menghadapi kebutuhan peremajaan tanaman sawit milik petani.
Anton berharap lokakarya tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan kesepahaman, penguatan koordinasi, dan langkah konkret yang dapat membantu petani mengakses program PSR.
“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, petani, perusahaan, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci agar proses peremajaan dapat berjalan baik sekaligus mendukung perkebunan sawit yang produktif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Maulana)
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31,239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif,15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
