SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendorong pembenahan tata kelola data hingga tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran. Akurasi data, terutama terkait kondisi sosial ekonomi dan kemiskinan, menjadi perhatian karena menentukan ketepatan program serta alokasi anggaran pemerintah.
Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi menegaskan, data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan arah kebijakan, sekalipun pemerintah memiliki anggaran pembangunan yang besar.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Hotel Aston Samarinda, Rabu (11/11/2026).
“Kalau kita ingin membuat kebijakan, itu landasan utamanya data. Salah data, salah arah kebijakan. Apabila salah arah kebijakan, sebanyak apa pun anggaran kita, sasarannya tidak tepat,” tegas Rizali.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah validitas data kemiskinan ekstrem. Rizali meminta Dinas Sosial melakukan pembenahan terhadap data penerima manfaat, termasuk memastikan identitas, alamat, status kependudukan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya minta Dinas Sosial untuk membenahi data itu. Sehingga ketika intervensi pemerintah daerah terhadap masyarakat kita yang masih dalam kategori kemiskinan ekstrem, ini bisa teratasi,” ujarnya.
Rizali mengungkapkan, persentase penduduk miskin di Kutim mengalami penurunan dari 8,81 persen menjadi 8,07 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Kalimantan Timur sebesar 5,17 persen.
Ia menilai, persoalan kemiskinan memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kemiskinan struktural, kultural, hingga ekstrem. Karena itu, penanganannya membutuhkan data yang lebih terperinci agar intervensi pemerintah sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain pembenahan data sosial, Rizali menekankan pentingnya keseragaman standar data antarperangkat daerah. Dalam penyelenggaraan Satu Data, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan, yakni standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk.
Keempat prinsip tersebut menjadi dasar untuk memastikan data memiliki definisi dan format yang seragam, jelas asal-usulnya, dapat dipertukarkan antarinstansi, serta menggunakan rujukan yang sama.
Ia menegaskan, data sosial, kesehatan, ekonomi, dan sektor lainnya harus saling terhubung. Dengan demikian, perangkat daerah tidak menggunakan informasi yang berbeda ketika menyusun program dan perencanaan pembangunan.
Rizali juga meminta penguatan pengelolaan data dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, desa merupakan sumber data primer yang harus mendapatkan perhatian melalui mekanisme pengumpulan dan pembaruan informasi secara berkala.
Ia mendorong adanya format pelaporan yang jelas serta dukungan bagi petugas pengelola data agar proses pengumpulan dan penyampaian informasi berjalan konsisten.
Di sisi lain, data yang akurat juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah. Rizali menyebut perekonomian Kutim masih bergantung pada sektor pertambangan yang berkontribusi sekitar 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Karena itu, pengembangan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata perlu didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian di luar pertambangan.
Sektor pertanian memiliki potensi pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala infrastruktur, aksesibilitas, ketersediaan air bersih, listrik, serta jaringan internet.
Potensi pariwisata juga perlu dikembangkan melalui koordinasi lintas sektor. Rizali mencontohkan kawasan Gua Telapak Tangan di Karangan yang memiliki daya tarik wisata, tetapi masih membutuhkan perhatian terhadap aksesibilitas.
Ia turut mendorong pengembangan agrowisata melalui keterhubungan sektor pertanian dan pariwisata agar potensi daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
“Semua sektor ini bisa terhubung. Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, ini harus bekerja lintas sektor,” katanya.
Rizali berharap Forum Satu Data menjadi momentum memperkuat koordinasi seluruh produsen data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola data, serta memastikan pembaruan informasi dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan data yang akurat, terstandar, dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun prioritas pembangunan secara lebih terarah, mulai dari penanganan kemiskinan, penyediaan infrastruktur, hingga pengembangan potensi ekonomi Kutai Timur.(Daus)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
