SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat tata kelola data lintas perangkat daerah melalui Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Forum ini menjadi momentum menyatukan standar, meningkatkan kualitas data, sekaligus memastikan informasi yang dihimpun pemerintah dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kegiatan yang digelar Bappeda Kutim di Hotel Aston Samarinda, Rabu (11/11/2026), tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Fandi Prasetyo Nurzaman, Perencana Ahli Madya Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas RI; Widiyantono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim; serta Alfino Rinaldi Arief, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Forum juga dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh seluruh perangkat daerah sebagai bentuk komitmen memperkuat penyelenggaraan Satu Data di Kutim. Kesepakatan tersebut turut ditandatangani Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi, Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan selaku koordinator Forum Satu Data, serta Sekretaris Diskominfo Staper Kutim Rasyid yang mewakili kepala dinas selaku Wali Data Daerah.
Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan arah pembangunan. Menurut dia, kebijakan yang disusun tanpa dukungan data yang benar berisiko tidak tepat sasaran, sekalipun didukung anggaran besar.
Seluruh perangkat daerah perlu menyelaraskan data sektoral dengan standar dan rujukan yang sama. Data kependudukan, sosial, kesehatan, ekonomi, hingga sektor lainnya harus terintegrasi agar pemerintah memiliki gambaran kondisi daerah secara utuh, ujar Rizali.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan menyampaikan bahwa Bappeda sebagai koordinator satu data akan terus mendorong perangkat daerah memenuhi kebutuhan data pembangunan. Evaluasi secara berkala setiap tiga bulan menjadi salah satu upaya untuk mengidentifikasi data yang belum lengkap dan mendorong perangkat daerah segera melakukan pemutakhiran.
"Pendekatan koordinasi dan pembinaan akan dikedepankan agar produsen data lebih proaktif memenuhi kewajibannya. Kelengkapan data menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat," kata Bayu sapaan akrabnya.
Dari sisi pengelolaan, Diskominfo Staper Kutim menjalankan fungsi sebagai Wali Data Daerah. Sekretaris Diskominfo Staper Kutim Rasyid mewakili Kepala Dinas menjelaskan, peran Wali Data tidak hanya menghimpun dan menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Kutai Timur, tetapi juga memastikan data yang disampaikan perangkat daerah terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Diskominfo Staper juga mendorong peningkatan kedisiplinan produsen data melalui evaluasi ketepatan waktu penyampaian, kelengkapan, serta kualitas data.
"Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan ekosistem pemerintahan digital melalui platform Terpadu Digital Kutim yang mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan pemerintah daerah," ucap Rasyid.
Dalam forum tersebut, Pemkab Kutim juga memberikan penghargaan kepada lima perangkat daerah terbaik dalam mewujudkan Satu Data Kutai Timur Tahun 2025. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan data daerah.
Lima perangkat daerah penerima penghargaan tersebut, yakni peringkat pertama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, peringkat kedua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, peringkat ketiga Dinas Perikanan, peringkat keempat Dinas Ketahanan Pangan, serta peringkat kelima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi turut memberikan reward kepada kelima perangkat daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka.
Melalui forum ini, Pemkab Kutim berharap penyelenggaraan Satu Data tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Dengan data yang berkualitas dan terintegrasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.(Daus)
Keterangan Sumber: Setiap pengutipan, penyaduran, atau penggunaan informasi dan materi publikasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencantumkan sumber resmi serta menyertakan tautan menuju halaman atau berita asli.
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.
