Detail Berita

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) menggelar Coaching Clinic ke VI, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kegiatan yang berlangsung  di Hotel Astara Balikpapan belum lama ini, merupakan bagian dari pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2023, kepada Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur(Kutim)  dan  Berau. 

Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), dalam hal ini Kepala  Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setkab Kutim, Insan Bowo Asmoro serta Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sugiyono.

Kepada awak media, Bowo (biasa disapa) mengatakan, PPSP merupakan program untuk  mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat. Yakni, dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi, melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif. 

"Jadi setiap kabupaten/kota memiliki Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani PPSP. Meliputi Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) sebagai leading sektor, PUPR, Dinkes, DLH, DPMPDes dan kami (Bagian Pembangunan) sebagi koordinatornya," ujarnya, Kamis (15/06/2023). 

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya ada indikator-indikator yang harus dicapai yang berkaitan dengan akses layak untuk Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka dan tertutup, serta penanganan sampah perkotaan.

Dari indikator diatas, saat ini Kutim sudah  memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebanyak 13 unit dengan Sambungan Rumah (SR) 525 unit serta memiliki armada mobil tinja satu unit. Selain itu, ia mengaku, pihaknya sedang menyiapkan lahan untuk proses Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan terus dikejar pembangunannya. 

"Lokasinya di Sangatta Utara dan Selatan, yang diharapkan nantinya bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan persampahan, khususnya di Sangatta,” harapnya. 

Semengtara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Adbang Setda Provinsi Kaltim, Noviady Dwi Noorcahyo mengatakan, penyusunan dokumen SSK bisa menjadi referensi panduan dalam mewujudkan pembangunan sanitasi di daerah, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah.

“Hal ini juga menjadi semangat kita bersama, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasar terkait sanitasi,” sebutnya.

 

Ia menambahkan, kegiatan itu dalam rangka melakukan pemetaan kondisi sanitasi sampai pada tahap penyusunan draft paket kebijakan pembangunan sanitasi. Diharapkan bisa menjadi momentum dalam berbagi informasi, terkait potensi-potensi progam kegiatan maupun sumber pendanaan, yang bisa diakses baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan sanitasi.

Penulis : Tehjo

Editor : Wak Hedir