Pemkab Kutim Bidik Kemandirian Fiskal Lewat Ekonomi Hijau
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), Mahyunadi membuka Workshop Multi Pemangku Kepentingan terkait Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan lanskap berkelanjutan. Kegiatan yang digelar secara luring dan daring tersebut berlangsung di Ruang Pelangi 1, Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kamis (19/02/2026)
Wabup Mahyunadi menekankan, bahwa inovasi kebijakan fiskal daerah sudah menjadi bagian dari upaya dalam mendorong pembangunan. Menurutnya, ketergantungan pada sumber pendapatan konvensional seperti pajak dan retribusi harus mulai diimbangi dengan optimalisasi peran BUMD sebagai instrumen pengungkit ekonomi.
"Pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan," ujar Wabup Mahyunadi.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Kutim ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tengah menjajaki peluang pembiayaan alternatif yang ramah lingkungan. Salah satunya melalui skema karbon berbasis hasil dalam program Forest Carbon Partnership Facility serta dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
"Semoga forum ini melahirkan strategi konkret dalam peningkatan pendapatan melalui pendekatan inovatif, penguatan ekonomi hijau serta sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Wahyulianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan program GIZ dalam kerangka Sustain Kutim (Sustainable Landscape Initiative). Program yang telah berjalan sejak 2023 ini direncanakan akan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang.
"Salah satu aspek yang kami dorong adalah bagaimana menjadikan Kutai Timur sebagai kabupaten yang berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi penopang ekonomi selain pertambangan," jelasnya.
Ia menambahkan, workshop ini juga melibatkan berbagai pakar dari Circle Indonesia, Bank Dunia (World Bank) serta perwakilan dari pemerintah daerah lain seperti Bojonegoro untuk berbagi pengalaman terkait mekanisme pendanaan publik (Public Finance Mechanism).
"Intinya kita mencoba memotret kondisi eksisiting fiskal daerah untuk kemudian merumuskan bagaimana dana publik dapat secara efektif mendukung transformasi ekonomi menuju pembangunan lanskap yang tangguh dan mandiri," pungkasnya.
Workshop tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, sektor swasta, hingga perwakilan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutai Timur.
Penulis : Irhan
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 15 desa persiapan dan 2 kelurahan.