Validasi Data Jadi Kunci, DPPKB Kutim Gerakkan Kolaborasi Lintas Sektor Tekan Stunting
SANGATTA — Upaya memperkuat langkah pencegahan stunting dari hulu terus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satunya melalui kegiatan pemaparan hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting untuk Kecamatan Sangatta Utara, yang digelar di Aula Kantor DPPKB Kutim, Senin (13/10/2025).
Acara ini dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional, operator SIGA, serta rekan-rekan media. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kutim.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa Kecamatan Sangatta Utara dipilih sebagai fokus pembahasan karena memiliki jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi di antara seluruh kecamatan di Kutim.
“Kami sengaja mengambil lokus Sangatta Utara karena datanya menunjukkan angka keluarga berisiko stunting tertinggi berada di sini. Hasil verifikasi dan validasi terakhir nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh tim teknis,” ujarnya.
Junaidi menekankan pentingnya pemahaman bersama antara media, perangkat daerah, dan petugas lapangan tentang konsep keluarga berisiko stunting. Menurutnya, isu stunting bukan hanya tentang anak yang sudah mengalami stunting, tetapi tentang pencegahan sejak dini melalui perbaikan faktor risiko di tingkat keluarga.
“Kalau kita hanya bicara anak yang sudah lahir, berarti kita sudah di tahap mengobati, bukan mencegah. Pencegahan dimulai dari keluarga yang berisiko — seperti sanitasi tidak layak, air bersih yang belum memenuhi standar, tidak memiliki jamban sehat, pasangan usia subur 4T, hingga tidak mengikuti program KB,” paparnya.
Selain itu, keluarga dari kelompok masyarakat desil 1 sampai 4 (kategori miskin) juga menjadi prioritas intervensi. Dari hasil verifikasi data, nantinya akan diketahui keluarga mana yang membutuhkan bantuan berupa rumah layak huni, akses air bersih, hingga pelatihan keterampilan. Semua hasil tersebut akan diintegrasikan dalam perencanaan lintas perangkat daerah.
Sebagai langkah konkret, DPPKB Kutim akan melaksanakan program “Cap Jempol Stop Stunting” (Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting). Program ini melibatkan sedikitnya 10 perangkat daerah terkait, di antaranya PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan BAZNAS.
“Tim kami tidak menunggu. Kami akan jemput bola ke dinas-dinas terkait untuk membedah data, memastikan program intervensi tepat sasaran, dan setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai hasil verifikasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Junaidi juga mengajak media berperan aktif dalam mengawal validitas data di lapangan.
“Kalau teman-teman media menemukan data yang tidak sesuai, silakan konfirmasi ke RT atau petugas lapangan. Masukan dari media sangat penting agar perencanaan pembangunan tidak salah arah,” tambahnya.
Hasil verifikasi dan validasi data ini akan menjadi dasar bagi rapat lintas perangkat daerah yang rencananya dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pertemuan tersebut akan membahas bentuk intervensi dan pembiayaan program berdasarkan data keluarga berisiko.
Sesi pemaparan teknis dipandu oleh tim DPPKB yang menampilkan data hasil contreng per desa dan kelurahan di Sangatta Utara. Para Petugas Lapangan KB (PLKB) juga diingatkan untuk benar-benar memahami wilayah binaannya agar intervensi program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menutup kegiatan, Junaidi menegaskan pentingnya evaluasi kinerja petugas lapangan.
“Saya minta PLKB benar-benar mengenal wilayah dan warganya. Jangan sampai kepala dinas justru lebih tahu kondisi lapangan daripada petugas,” pungkasnya.